Jakarta (ANTARA) - Tanpa terasa bangsa Indonesia tak lama lagi akan memasuki 21 Mei karena pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi peristiwa yang sangat bersejarah dan penting sekali bagi bangsa ini.
Setelah berkuasa kurang lebih 32 tahun, akhirnya Jenderal Bintang Lima H.M. Soeharto mundur dari jabatannya dan menyerahkan posisi itu kepada Wapres Bacharudin Jusuf Habibie di Istana Merdeka, Jakarta. Jatuhnya Soeharto tidak bisa dilepaskan dari unjuk rasa yang dipelopori mahasiswa di Tanah Air karena merasa sudah tiba saatnya pemimpin pemerintahan berganti.
Setumpuk umpatan, caci-maki hingga sindiran ditujukan kepada pemerintahan Orde Baru, seperti merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN). Selain itu, juga ada tuduhan bahwa pemerintahan jenderal tersebut amatlah otoriter. Akhirnya Pak Harto, sapaan akrab presiden ke-2 RI Soeharto, yang didampingi putri tertuanya Si Hardiyanti Rukmana untuk terakhir kalinya meninggalkan Istana Kepresidenan.
Bangsa Indonesia kemudian mulai mengenal istilah reformasi karena telah lahirnya zaman yang baru berupa pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu memenuhi harapan, dan cita-cita banyak orang, serta tidak adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir pejabat demi kenikmatan mereka itu.
Mantan Sekjen Dephut ( sekarang Kemenhut) Suripto pada tahun 2018 menulis buku "Gagasan dan Pikiran Suripto, Intel Tiga Xaman". Pada halaman 84 tertulis ”berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 harus diakui memberikan sejumlah dampak perubahan penting, terutama dalam konteks politik. Kebebasan politik, sistem kepartaian multipartai merupakan kemajuan besar dalam demokrasi yang telah dicapai".
Oleh karena itu, kemajuan ini seharusnya dimanfaatkan para bakal calon Presiden RI pada tahun 2024 untuk menyiapkan diri sebaik mungkin tanpa harus mengumpat, memaki para pendahulunya.
Sudah ada enam mantan presiden yang memimpin Indonesia, mulai dari Bung Karno, H.M. Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, Joko Widodo sedang memerintah untuk periode keduanya mulai Oktober 2019 hingga Oktober 2024.
Masyarakat Indonesia mendengar atau melihat bahwa terhadap mantan-mantan presiden itu telah muncul umpatan, omelan, hingga sindiran. Yang paling banyak disorot adalah Pak Harto karena beliau berkuasa lebih kurang 32 tahun.
Presiden pertama RI Soekarno tidak luput dari tudingan, misalnya membangun berbagai proyek “mercu suar”, seperti Taman Monumen Nasional (Monas) dan berbagai proyek lainnya yang menghabiskan begitu banyak dana. Sementara itu, Pak Harto juga terkena banyak “serangan”. Presiden ke-2 RI ini dikecam karena melakukan penggusuran demi membangun TMII.
Selain itu, juga ada Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta hingga mulai membangun jalan tol yang menghubungkan Jakarta- Bogor, Jawa Barat. Pak Harto dituduh pula memperkenalkan hutan tanaman industri (HTI) yang dianggap merugikan rakyat.
Sementara itu , sang Profesor Habibie selama menjadi presiden kurang lebih 1,5 tahun diserang hanya “mengutamakan” penerapan teknologi canggih, misalnya membuat pesawat udara di IPTN Bandung, kemudian kapal laut di PT PAL di Surabaya, Jatim, sehingga dianggap kurang membantu pemanfaatan sumber daya manusia.
Gus Dur dikecam karena “hobi” ke luar negeri.
Megawati yang merupakan putri bungsu Ir. Soekarno dianggap memprakarsai divestasi alias penjualan saham-saham badan usaha milik negara (BUMN) yang amat strategis.
Sementara itu, SBY beberapa kali telah didakwa ikut “bermain” dalam proyek-royek pemerintah.
Salah satu kejelekan bangsa ini, terutama para politikus, adalah memuji-muji setinggi langit seorang presiden yang sedang berkuasa. Namun, kemudian mengumpatnya setelah sang kepala negara turun dari posisinya.
Oleh sebab itu, yang patut dipertanyakan adalah haruskah sikap jelek itu terulang lagi pada masa mendatang? Perlukah diingat bahwa sekalipun seorang presiden itu adalah orang hebat, terbaik di antara ratusan juta orang Indonesia, dia tetaplah hanya manuasia biasa. Dia pasti seorang warga biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan/kekhilafan.
Tantangan
Presiden RI Joko Widodo saat ini menghadapi tantangan sangat berat karena harus memimpin pasukannya untuk memberantas virus corona. Dengan menunjuk Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID 19, Jokowi wajib mengambil berbagai tindakan supaya virus ini segera dibasmi.
Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat virus ganas yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan lebih dari 1,6 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan ataupun “dirumahkan”. Sementara itu, jutaan anak sekolah hingga mahasiswa harus belajar dari rumah.
Tanpa terasa pada tahun 2024, Indonesia akan memilih presiden/wakil presiden yang baru, terutama karena Jokowi sudah dua kali menjadi kepala negara sehingga tidak berhak lagi mengikuti pilpres. Jadi, bisa dibayangkan bahwa pilpres mendatang bakal seru sekali karena sampai detik ini belum ada gambaran siapa saja yang bisa menjadi bakal calon presiden.
Oleh karena itu, beberapa politikus, tokoh masyarakat hingga purnawirawan TNI dan Polri yang berminat maju ke dalam pilpres sudah harus menyiapkan diri dalam pertarungan yang sangat sengit itu. Mereka juga harus menyiapkan logisik alias duit guna membiayai “peperangan” itu.
Akan tetapi, juga perlu diingat bahwa pilpres itu bukan segalanya. Kalau terpilih, harus bersyukur kepada Tuhan YME. Sebaliknya, kalau gagal, silakan berpikir kenapa rakyat atau para pemilih tidak memilih mereka.
Para capres ini harus mempelajari keberhasilan maupun kegagalan para mantan presiden, siapa pun juga orang-orangnya. Harus direnungkan umpatan, kritik, hingga cemoohan terhadap para mantan presiden itu. Pemeo bahwa pengalaman adalah guru terbaik harus dijadikan patokan agar kekhilafan pada masa lalu tidak terulang kembali.
Sudah cukup Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi menjadi contoh bagaimana mereka telah berusaha memimpin Negara Kesatuan Republik Indoneia (NKRI) sebaik-baiknya. Contohlah keteladanan mereka dan singkirkankah contoh kurang baik yang pernah mereka tinggalkan.
Tanpa perlu menyebut nama beberapa tokoh muda yang mempunyai peluang atau kesempatan bakal menjadi presiden 4 tahun lagi, mereka itu perlu mempelajari secara mendalam strategi, taktik meraih suara dari ratusan juta calon pemilih tanpa perlu mencemooh, mengumpat pihak lawan. Belajarlah bersifat kesatria tanpa menjelek-jelekkan lawan sehingga tidak sebaliknya menjadi bumerang.
Kembali pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa itu seyogianya menjadi pelajaran amat berharga bagi bangsa ini untuk makin dewasa dalam berpolitik dan bernegara. Rakyat Indonesia yang sekarang saja sedikitnya sudah 272 juta jiwa haruslah sejahtera, bahkan makin sejahtera, bukan malah sebaliknya.
Tugas kepala negara pada masa-masa mendatang ialah meningkatkan kehidupan seluruh rakyat tanpa terkecuali.
*) Arnaz Firman adalah wartawan ANTARA pada tahun 1982—2009. Meliput acara kepresidenan selama 1987—2009
Setelah berkuasa kurang lebih 32 tahun, akhirnya Jenderal Bintang Lima H.M. Soeharto mundur dari jabatannya dan menyerahkan posisi itu kepada Wapres Bacharudin Jusuf Habibie di Istana Merdeka, Jakarta. Jatuhnya Soeharto tidak bisa dilepaskan dari unjuk rasa yang dipelopori mahasiswa di Tanah Air karena merasa sudah tiba saatnya pemimpin pemerintahan berganti.
Setumpuk umpatan, caci-maki hingga sindiran ditujukan kepada pemerintahan Orde Baru, seperti merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN). Selain itu, juga ada tuduhan bahwa pemerintahan jenderal tersebut amatlah otoriter. Akhirnya Pak Harto, sapaan akrab presiden ke-2 RI Soeharto, yang didampingi putri tertuanya Si Hardiyanti Rukmana untuk terakhir kalinya meninggalkan Istana Kepresidenan.
Bangsa Indonesia kemudian mulai mengenal istilah reformasi karena telah lahirnya zaman yang baru berupa pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu memenuhi harapan, dan cita-cita banyak orang, serta tidak adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir pejabat demi kenikmatan mereka itu.
Mantan Sekjen Dephut ( sekarang Kemenhut) Suripto pada tahun 2018 menulis buku "Gagasan dan Pikiran Suripto, Intel Tiga Xaman". Pada halaman 84 tertulis ”berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 harus diakui memberikan sejumlah dampak perubahan penting, terutama dalam konteks politik. Kebebasan politik, sistem kepartaian multipartai merupakan kemajuan besar dalam demokrasi yang telah dicapai".
Oleh karena itu, kemajuan ini seharusnya dimanfaatkan para bakal calon Presiden RI pada tahun 2024 untuk menyiapkan diri sebaik mungkin tanpa harus mengumpat, memaki para pendahulunya.
Sudah ada enam mantan presiden yang memimpin Indonesia, mulai dari Bung Karno, H.M. Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, Joko Widodo sedang memerintah untuk periode keduanya mulai Oktober 2019 hingga Oktober 2024.
Masyarakat Indonesia mendengar atau melihat bahwa terhadap mantan-mantan presiden itu telah muncul umpatan, omelan, hingga sindiran. Yang paling banyak disorot adalah Pak Harto karena beliau berkuasa lebih kurang 32 tahun.
Presiden pertama RI Soekarno tidak luput dari tudingan, misalnya membangun berbagai proyek “mercu suar”, seperti Taman Monumen Nasional (Monas) dan berbagai proyek lainnya yang menghabiskan begitu banyak dana. Sementara itu, Pak Harto juga terkena banyak “serangan”. Presiden ke-2 RI ini dikecam karena melakukan penggusuran demi membangun TMII.
Selain itu, juga ada Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta hingga mulai membangun jalan tol yang menghubungkan Jakarta- Bogor, Jawa Barat. Pak Harto dituduh pula memperkenalkan hutan tanaman industri (HTI) yang dianggap merugikan rakyat.
Sementara itu , sang Profesor Habibie selama menjadi presiden kurang lebih 1,5 tahun diserang hanya “mengutamakan” penerapan teknologi canggih, misalnya membuat pesawat udara di IPTN Bandung, kemudian kapal laut di PT PAL di Surabaya, Jatim, sehingga dianggap kurang membantu pemanfaatan sumber daya manusia.
Gus Dur dikecam karena “hobi” ke luar negeri.
Megawati yang merupakan putri bungsu Ir. Soekarno dianggap memprakarsai divestasi alias penjualan saham-saham badan usaha milik negara (BUMN) yang amat strategis.
Sementara itu, SBY beberapa kali telah didakwa ikut “bermain” dalam proyek-royek pemerintah.
Salah satu kejelekan bangsa ini, terutama para politikus, adalah memuji-muji setinggi langit seorang presiden yang sedang berkuasa. Namun, kemudian mengumpatnya setelah sang kepala negara turun dari posisinya.
Oleh sebab itu, yang patut dipertanyakan adalah haruskah sikap jelek itu terulang lagi pada masa mendatang? Perlukah diingat bahwa sekalipun seorang presiden itu adalah orang hebat, terbaik di antara ratusan juta orang Indonesia, dia tetaplah hanya manuasia biasa. Dia pasti seorang warga biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan/kekhilafan.
Tantangan
Presiden RI Joko Widodo saat ini menghadapi tantangan sangat berat karena harus memimpin pasukannya untuk memberantas virus corona. Dengan menunjuk Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID 19, Jokowi wajib mengambil berbagai tindakan supaya virus ini segera dibasmi.
Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat virus ganas yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan lebih dari 1,6 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan ataupun “dirumahkan”. Sementara itu, jutaan anak sekolah hingga mahasiswa harus belajar dari rumah.
Tanpa terasa pada tahun 2024, Indonesia akan memilih presiden/wakil presiden yang baru, terutama karena Jokowi sudah dua kali menjadi kepala negara sehingga tidak berhak lagi mengikuti pilpres. Jadi, bisa dibayangkan bahwa pilpres mendatang bakal seru sekali karena sampai detik ini belum ada gambaran siapa saja yang bisa menjadi bakal calon presiden.
Oleh karena itu, beberapa politikus, tokoh masyarakat hingga purnawirawan TNI dan Polri yang berminat maju ke dalam pilpres sudah harus menyiapkan diri dalam pertarungan yang sangat sengit itu. Mereka juga harus menyiapkan logisik alias duit guna membiayai “peperangan” itu.
Akan tetapi, juga perlu diingat bahwa pilpres itu bukan segalanya. Kalau terpilih, harus bersyukur kepada Tuhan YME. Sebaliknya, kalau gagal, silakan berpikir kenapa rakyat atau para pemilih tidak memilih mereka.
Para capres ini harus mempelajari keberhasilan maupun kegagalan para mantan presiden, siapa pun juga orang-orangnya. Harus direnungkan umpatan, kritik, hingga cemoohan terhadap para mantan presiden itu. Pemeo bahwa pengalaman adalah guru terbaik harus dijadikan patokan agar kekhilafan pada masa lalu tidak terulang kembali.
Sudah cukup Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi menjadi contoh bagaimana mereka telah berusaha memimpin Negara Kesatuan Republik Indoneia (NKRI) sebaik-baiknya. Contohlah keteladanan mereka dan singkirkankah contoh kurang baik yang pernah mereka tinggalkan.
Tanpa perlu menyebut nama beberapa tokoh muda yang mempunyai peluang atau kesempatan bakal menjadi presiden 4 tahun lagi, mereka itu perlu mempelajari secara mendalam strategi, taktik meraih suara dari ratusan juta calon pemilih tanpa perlu mencemooh, mengumpat pihak lawan. Belajarlah bersifat kesatria tanpa menjelek-jelekkan lawan sehingga tidak sebaliknya menjadi bumerang.
Kembali pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa itu seyogianya menjadi pelajaran amat berharga bagi bangsa ini untuk makin dewasa dalam berpolitik dan bernegara. Rakyat Indonesia yang sekarang saja sedikitnya sudah 272 juta jiwa haruslah sejahtera, bahkan makin sejahtera, bukan malah sebaliknya.
Tugas kepala negara pada masa-masa mendatang ialah meningkatkan kehidupan seluruh rakyat tanpa terkecuali.
*) Arnaz Firman adalah wartawan ANTARA pada tahun 1982—2009. Meliput acara kepresidenan selama 1987—2009