Wamena (ANTARA) - Pengusaha Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua mendambakan penerapan kenormalan baru atau new normal agar perekonomian berjalan kembali.
Mantan Ketua Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jayawijaya William Ezar Asa di Wamena, Senin, mengatakan akan lebih banyak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) jika belum dilakukan kenormalan baru segera.
"Kita harus menuju ke new normal supaya semua ekonomi, bisnis bisa berjalan, semua bisa berjalan. Di Wamena ini kita belum tahu seberapa banyak orang yang di PHK namun setahu saya itu sudah banyak yang dirumahkan," katanya.
Jika di salah satu hotel lain di Jayawijaya telah merumahkan 50 lebih karyawan maka hal yang sama juga dilakukan oleh William.
"Kalau saya sendiri di Hotel Rainbow sudah setengah, jadi kita itu okupansi penghasilan hotel cuma 10 persen satu bulan. Sedangkan kita 50 persen saja pemasukan, kalau dihitung saja belum bisa mencukupi untuk operasional segala macam," katanya.
Pihaknya juga mengharapkan kebijakan penghentian penerbangan dan akses darat penumpang yang sudah berlangsung dua bulan lebih di Papua bisa segera dibuka namun tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID.
"Terkait lockdown kita harap segera dibuka, tetapi kembali lagi kita ikuti protokol COVID-19, dan kita tunggu juga keputusan dari pemerintah daerah, kita tidak bisa lawan keputusan pemerintah sebab mungkin saja apa yang mereka lakukan itu yang terbaik untuk masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pasti banyak masyarakat yang mendukung dan banyak juga yang tidak mendukung dibukanya karantina wilayah seperti penghentian penerbangan penumpang.
"Kalau bicara masalah ekonomi, sangat menghawatirkan sekali kalau lockdown dilakukan terus dalam waktu lama. Karena kita kalau mau bicara masyarakat di sini dengan ekonomi yang sekarang berputar di Jayawijaya itu sangat kasihan, banyak orang yang sudah mulai dirumahkan, sudah diPHK, itu solusinya seperti apa dari pemerintah daerah," katanya.
Ia menyarankan Pemerintah Jayawijaya membuka penerbangan penumpang seperti yang dilakukan pemerintah provinsi, namun tetap memakai batasan misalnya jumlah penumpang tidak lebih dari 50 persen kapasitas pesawat serta menerapkan protokol kesehatan.
"Yang kita pikirkan juga mungkin ada keluarga yang sakit atau duka yang mereka mau ketemu itukan kasihan juga, antara kabupaten di Papua, termasuk yang berbisnis juga. Kalau pemerintah buka dengan prosedur covid, saya yakin bisa menolong beberapa orang yang sangat membutuhkan," katanya.
Mantan Ketua Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jayawijaya William Ezar Asa di Wamena, Senin, mengatakan akan lebih banyak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) jika belum dilakukan kenormalan baru segera.
"Kita harus menuju ke new normal supaya semua ekonomi, bisnis bisa berjalan, semua bisa berjalan. Di Wamena ini kita belum tahu seberapa banyak orang yang di PHK namun setahu saya itu sudah banyak yang dirumahkan," katanya.
Jika di salah satu hotel lain di Jayawijaya telah merumahkan 50 lebih karyawan maka hal yang sama juga dilakukan oleh William.
"Kalau saya sendiri di Hotel Rainbow sudah setengah, jadi kita itu okupansi penghasilan hotel cuma 10 persen satu bulan. Sedangkan kita 50 persen saja pemasukan, kalau dihitung saja belum bisa mencukupi untuk operasional segala macam," katanya.
Pihaknya juga mengharapkan kebijakan penghentian penerbangan dan akses darat penumpang yang sudah berlangsung dua bulan lebih di Papua bisa segera dibuka namun tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID.
"Terkait lockdown kita harap segera dibuka, tetapi kembali lagi kita ikuti protokol COVID-19, dan kita tunggu juga keputusan dari pemerintah daerah, kita tidak bisa lawan keputusan pemerintah sebab mungkin saja apa yang mereka lakukan itu yang terbaik untuk masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pasti banyak masyarakat yang mendukung dan banyak juga yang tidak mendukung dibukanya karantina wilayah seperti penghentian penerbangan penumpang.
"Kalau bicara masalah ekonomi, sangat menghawatirkan sekali kalau lockdown dilakukan terus dalam waktu lama. Karena kita kalau mau bicara masyarakat di sini dengan ekonomi yang sekarang berputar di Jayawijaya itu sangat kasihan, banyak orang yang sudah mulai dirumahkan, sudah diPHK, itu solusinya seperti apa dari pemerintah daerah," katanya.
Ia menyarankan Pemerintah Jayawijaya membuka penerbangan penumpang seperti yang dilakukan pemerintah provinsi, namun tetap memakai batasan misalnya jumlah penumpang tidak lebih dari 50 persen kapasitas pesawat serta menerapkan protokol kesehatan.
"Yang kita pikirkan juga mungkin ada keluarga yang sakit atau duka yang mereka mau ketemu itukan kasihan juga, antara kabupaten di Papua, termasuk yang berbisnis juga. Kalau pemerintah buka dengan prosedur covid, saya yakin bisa menolong beberapa orang yang sangat membutuhkan," katanya.