Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai "Pandemi dan Tantangan Bina Damai" yang berlangsung secara virtual, Rabu.
“Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis," kata Menlu RI yang memimpin pertemuan selaku Presiden DK PBB untuk bulan Agustus 2020.
Dalam pernyataan nasionalnya seperti disampaikan melalui rilis Kemlu, Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.
Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai.
Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.
Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.
Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan
akan memampukan penyaluran bantuan dan perawatan COVID-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil di daerah konflik.
Ketiga, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai. Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.
Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai "Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian" yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.
Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan.
Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian.
“Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Retno menutup sambutannya.
Debat terbuka ini merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahasan isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB.
Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, dan Direktur Center on International Cooperation New York University Sarah Cliffe.
Beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, diantaranya menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman juga hadir dalam debat virtual itu.
“Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis," kata Menlu RI yang memimpin pertemuan selaku Presiden DK PBB untuk bulan Agustus 2020.
Dalam pernyataan nasionalnya seperti disampaikan melalui rilis Kemlu, Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.
Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai.
Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.
Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.
Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan
akan memampukan penyaluran bantuan dan perawatan COVID-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil di daerah konflik.
Ketiga, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai. Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.
Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai "Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian" yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.
Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan.
Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian.
“Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Retno menutup sambutannya.
Debat terbuka ini merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahasan isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB.
Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, dan Direktur Center on International Cooperation New York University Sarah Cliffe.
Beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, diantaranya menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman juga hadir dalam debat virtual itu.