Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengharapkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya juga mengharapkan hal tersebut tidak memberatkan sekolah.
"Pada dasarnya kami mendukung hal tersebut, namun harus diingat kembali tujuan awal dari adanya dana BOS," katanya.
Menurut Christian, kini di masa pandemi, dana BOS-lah yang menghidupkan sekolah, pasalnya, pada beberapa sekolah, ada dana BOS yang digunakan untuk membayar gaji guru.
"Jadi memang ada beberapa guru yang tidak dibayar oleh Pemprov Papua, namun dibayar dari dana BOS tersebut, ada juga yang digunakan untuk operasional sekolah ketika anggaran yang diberikan pusat dan kabupaten sedikit," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini bukan berarti pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak memberikan bantuan bagi sekolah, namun tetap memberikan tapi jumlahnya tidak banyak sehingga belum tentu dapat menghidupkan sekolah-sekolah tersebut
"Secara dinas, kami mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan RI di mana hingga kini masih menunggu secara tertulisnya untuk mekanismenya bagaimana," katanya lagi.
Dia menambahkan jangan sampai karena instruksi ini lalu sekolah terbebani sehingga kepada para orang tua siswa diharapkan lebih bijaksana dan dapat sedikit berkorban di tengah masa pandemi COVID-19 untuk anak-anaknya yang belajar dari rumah.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya juga mengharapkan hal tersebut tidak memberatkan sekolah.
"Pada dasarnya kami mendukung hal tersebut, namun harus diingat kembali tujuan awal dari adanya dana BOS," katanya.
Menurut Christian, kini di masa pandemi, dana BOS-lah yang menghidupkan sekolah, pasalnya, pada beberapa sekolah, ada dana BOS yang digunakan untuk membayar gaji guru.
"Jadi memang ada beberapa guru yang tidak dibayar oleh Pemprov Papua, namun dibayar dari dana BOS tersebut, ada juga yang digunakan untuk operasional sekolah ketika anggaran yang diberikan pusat dan kabupaten sedikit," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini bukan berarti pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak memberikan bantuan bagi sekolah, namun tetap memberikan tapi jumlahnya tidak banyak sehingga belum tentu dapat menghidupkan sekolah-sekolah tersebut
"Secara dinas, kami mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan RI di mana hingga kini masih menunggu secara tertulisnya untuk mekanismenya bagaimana," katanya lagi.
Dia menambahkan jangan sampai karena instruksi ini lalu sekolah terbebani sehingga kepada para orang tua siswa diharapkan lebih bijaksana dan dapat sedikit berkorban di tengah masa pandemi COVID-19 untuk anak-anaknya yang belajar dari rumah.