Wamena (ANTARA) - Pembiayaan daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dalam rencana Perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang diajukan ke DPRD setempat mengalami peningkatan hingga 198,41 persen.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua dalam pidatonya pada Masa Sidang III di Gedung DPRD Jayawijaya, Senin, mengatakan secara garis besar, Perubahan APBD 2020 mengalami penurunan.
"Pembiayaan daerah, semula ditetapkan sebesar Rp31,77 miliar bertambah sebesar Rp63,04 miliar hingga menjadi Rp94,82 miliar atau naik 198,41 persen," katanya.
Kenaikan pembiayaan daerah ini berbeda dengan pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Semula pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,47 triliun berkurang Rp132,14 miliar sehingga menjadi sebesar Rp1,34 triliun atau turun 8,94 persen.
"Belanja daerah, semula direncanakan sebesar Rp1,51 triliun, berkurang sebesar Rp69,04 miliar hingga menjadi sebesar Rp1,44 triliun atau turun 4,58 persen," katanya.
Jhon mengatakan penurunan Perubahan APBD terjadi karena situasi COVID-19 yang mengakibatkan pemotongan terhadap DAK,DAU, termasuk pengurangan PAD akibat pembatasan aktivitas perekonomian.
"Saya berharap Raperda ini mendapat pembahasan oleh bapak dan ibu dewan sehingga ditetapkan dan dapat diimplementasikan sebagai regulasi daerah," katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua dalam pidatonya pada Masa Sidang III di Gedung DPRD Jayawijaya, Senin, mengatakan secara garis besar, Perubahan APBD 2020 mengalami penurunan.
"Pembiayaan daerah, semula ditetapkan sebesar Rp31,77 miliar bertambah sebesar Rp63,04 miliar hingga menjadi Rp94,82 miliar atau naik 198,41 persen," katanya.
Kenaikan pembiayaan daerah ini berbeda dengan pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Semula pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,47 triliun berkurang Rp132,14 miliar sehingga menjadi sebesar Rp1,34 triliun atau turun 8,94 persen.
"Belanja daerah, semula direncanakan sebesar Rp1,51 triliun, berkurang sebesar Rp69,04 miliar hingga menjadi sebesar Rp1,44 triliun atau turun 4,58 persen," katanya.
Jhon mengatakan penurunan Perubahan APBD terjadi karena situasi COVID-19 yang mengakibatkan pemotongan terhadap DAK,DAU, termasuk pengurangan PAD akibat pembatasan aktivitas perekonomian.
"Saya berharap Raperda ini mendapat pembahasan oleh bapak dan ibu dewan sehingga ditetapkan dan dapat diimplementasikan sebagai regulasi daerah," katanya.