Jakarta (ANTARA) - Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) mendorong Sekretaris Jenderal PB HMI Naila Fitri segera menggelar rapat harian karena terjadi kekosongan kepemimpinan sejak Saddam al Jihad mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PB HMI.
Koordinator MPK PB HMI Muhammad Safii, dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pengunduran diri Saddam sebagai Ketua Umum PB HMI tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Namun, kata Safii, Arya Kharisma Hardi mengklaim sebagai pejabat sementara (pjs.) ketum organisasi mahasiswa yang didirikan Lafran Pane tersebut.
Untuk itu, kata Safii, MPK hanya mengakui Naila Fitria sebagai sekjen yang otomatis menjadi Pjs. Ketum PB HMI.
"Kalau Saddam (al Jihad) sudah mundur seperti itu harusnya PB HMI rapat harian. Boleh tanya sama Naila (sebagai Sekjen) atau Arya Kharisma Hardi yang saat ini mengklaim sebagai Pjs. Ketum PB HMI, satu kali pun tidak pernah ada rapat harian. Itu sampai sekarang," ujarnya.
Menurut Safii, sejak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat pusat HMI tidak pernah ada keputusan tentang rumusan struktur kepengurusan, padahal HMI sebagai organisasi jelas memiliki AD/ART.
Oleh karena itu, Safii menyayangkan adanya struktur kepengurusan PB HMI yang tanpa rumusan tersebut.
"Tiba-tiba muncul struktur begitu saja. Jadi, hasil sidang rapat MPK PB HMI merumuskan segera mungkin Naila sebagai sekjen yang otomatis sebagai pjs. ketum harus melaksanakan rapat harian begitu Saddam mundur. Keputusan Sidang MPK memberi kesempatan kepada Naila Fitria 7 x 24 jam dan Naila sepakat menggelar rapat harian," katanya.
Safii juga mengakui terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat cabang HMI karena adanya kekosongan kepemimpinan tingkat pusat sehingga meminta Badko HMI turut serta mengambil peran menyelesaikan konflik di tingkat cabang HMI tersebut.
"Pengarusutamaannya harusnya Badko sebagai spektrum untuk menyelesaikan sengketa dualisme cabang. Kalau aturannya itu diselesaikan oleh steering committee atau MPK. Namun, kami berharap besar supaya Badko ikut aktif menyelesaikan proses sengketa dualisme cabang ini," katanya.
Sementara itu, anggota MPK PB HMI Wahyu Hamdani berharap Kongres HMI XXXI 2021 bisa berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dengan penempatan kegiatan di daerah zona hijau.
"Kami berharap bersama-sama menyatukan kongres. Itu pun kongresnya harus ditempat zona hijau, tidak ditempatkan di zona merah. 'Kan ada beberapa zona merah, seperti Jatim di Surabaya, Sulsel di Makassar, DKI Jakarta, dan Jabar di beberapa daerahnya zona merah. Nah, itu tempat-tempat yang harus dihindari untuk proses kongres ke depan," katanya.
Koordinator MPK PB HMI Muhammad Safii, dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pengunduran diri Saddam sebagai Ketua Umum PB HMI tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Namun, kata Safii, Arya Kharisma Hardi mengklaim sebagai pejabat sementara (pjs.) ketum organisasi mahasiswa yang didirikan Lafran Pane tersebut.
Untuk itu, kata Safii, MPK hanya mengakui Naila Fitria sebagai sekjen yang otomatis menjadi Pjs. Ketum PB HMI.
"Kalau Saddam (al Jihad) sudah mundur seperti itu harusnya PB HMI rapat harian. Boleh tanya sama Naila (sebagai Sekjen) atau Arya Kharisma Hardi yang saat ini mengklaim sebagai Pjs. Ketum PB HMI, satu kali pun tidak pernah ada rapat harian. Itu sampai sekarang," ujarnya.
Menurut Safii, sejak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat pusat HMI tidak pernah ada keputusan tentang rumusan struktur kepengurusan, padahal HMI sebagai organisasi jelas memiliki AD/ART.
Oleh karena itu, Safii menyayangkan adanya struktur kepengurusan PB HMI yang tanpa rumusan tersebut.
"Tiba-tiba muncul struktur begitu saja. Jadi, hasil sidang rapat MPK PB HMI merumuskan segera mungkin Naila sebagai sekjen yang otomatis sebagai pjs. ketum harus melaksanakan rapat harian begitu Saddam mundur. Keputusan Sidang MPK memberi kesempatan kepada Naila Fitria 7 x 24 jam dan Naila sepakat menggelar rapat harian," katanya.
Safii juga mengakui terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat cabang HMI karena adanya kekosongan kepemimpinan tingkat pusat sehingga meminta Badko HMI turut serta mengambil peran menyelesaikan konflik di tingkat cabang HMI tersebut.
"Pengarusutamaannya harusnya Badko sebagai spektrum untuk menyelesaikan sengketa dualisme cabang. Kalau aturannya itu diselesaikan oleh steering committee atau MPK. Namun, kami berharap besar supaya Badko ikut aktif menyelesaikan proses sengketa dualisme cabang ini," katanya.
Sementara itu, anggota MPK PB HMI Wahyu Hamdani berharap Kongres HMI XXXI 2021 bisa berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dengan penempatan kegiatan di daerah zona hijau.
"Kami berharap bersama-sama menyatukan kongres. Itu pun kongresnya harus ditempat zona hijau, tidak ditempatkan di zona merah. 'Kan ada beberapa zona merah, seperti Jatim di Surabaya, Sulsel di Makassar, DKI Jakarta, dan Jabar di beberapa daerahnya zona merah. Nah, itu tempat-tempat yang harus dihindari untuk proses kongres ke depan," katanya.