Timika (ANTARA) - Tokoh pemuda Suku Kamoro Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Dr Leonardus Tumuka menyesalkan adanya kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang menarik 13 orang tenaga guru berstatus ASN yang selama ini diperbantukan mengajar di SD YPPK Waonaripi Tiga Raja Timika.
"Kami sungguh menyesalkan hal ini, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sudah mempermainkan pendidikan di Mimika, kebijakan yang diambil sudah sangat kelewatan," kata Leonardus di Timika, Selasa.
Leonardus merupakan putra pertama asal Suku Kamoro Mimika yang menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang doktor.
Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada University of the Philipines Los Banos, Filipina, tahun 2015 bidang Community Development.
Menurut dia, Disbud Mimika sudah seharusnya menjalin kemitraan yang lebih baik dengan sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan pendidikan swasta yang selama ini sangat berjasa membangun peradaban orang asli Papua.
Yayasan pendidikan swasta yang sangat berjasa membangun pendidikan generasi muda Papua sejak era kolonial Belanda, sebut Leonardus, seperti Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Advent, Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Indonesia (YPPGI) dan Yayasan Pendidikan Islam.
Bahkan kelima yayasan pendidikan swasta itu diakui secara resmi dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang harus mendapat sokongan dan dukungan dari pemerintah daerah lantaran sangat berjasa dalam menghasilkan dan mencetak bibit unggul pemimpin Papua di berbagai bidang dan profesi.
Leonardus mengajak para alumni YPPK di Mimika untuk merapatkan barisan guna melawan kebijakan oknum pejabat yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang itu.
"Ayo para alumni YPPK, mari rapatkan barisan," ajak Leonardus.
Ketua YPPK Tillemans Keuskupan Timika John Giyai mengakui terdapat 13 guru berstatus ASN yang selama ini diperbantukan di SD YPPK Waonaripi Tiga Raja Timika telah ditarik Disbud Mimika tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Akibat kebijakan sepihak itu, lanjutnya, kini sekolah yang terletak persis di samping Gereja Katedral Tiga Raja Timika itu kekurangan tenaga pengajar.
Padahal SD YPPK Waonaripi Tiga Raja Timika, menurut John Giyai, merupakan salah satu sekolah dengan jumlah siswa terbanyak di Kota Timika.
"Dengan ditariknya guru PNS, guru yayasan yang ada di SD YPPK Tiga Raja sementara tersisa 15 orang pengajar," kata John.
Pihak yayasan akan merekrut lagi tenaga pengajar yang baru untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh guru PNS yang sudah ditarik Disbud Mimika.
Ia mengakui kebijakan Disbud Mimika itu cukup memberatkan keuangan yayasan karena terpaksa harus menambah alokasi gaji untuk membiayai guru pengganti.
Meski begitu, Giyai menegaskan penarikan guru PNS tidak mempengaruhi proses belajar siswa, apalagi saat ini semua sekolah di Mimika belum diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka akibat pandemi COVID-19.
Giyai meminta orang tua murid tidak perlu khawatir dengan kebijakan itu.
"Ada atau tidak adanya guru PNS, tapi SD YPPK Tiga Raja tetap memberikan yang terbaik bagi muridnya," ujarnya menegaskan.
Ia mempertanyakan apa alasan penarikan guru PNS dari SD YPPK Waonaripi Tiga Raja Timika tanpa disertai surat dari Bupati Mimika ataupun dinas terkait.
Dengan penarikan guru PNS sepihak dari sekolah yayasan tersebut, Giyai menilai Pemkab Mimika selama ini hanya melihat sebelah mata peran lembaga pendidikan swasta di Mimika dalam membangun pendidikan bagi generasi muda Papua.
Dalam kenyataan, katanya, sekolah yayasan terutama YPPK Tillemans selama puluhan tahun hadir untuk mendidik warga Suku Amungme dan Kamoro, dua suku asli yang mendiami wilayah pesisir pantai dan pegunungan Mimika.
"Kami sungguh menyesalkan hal ini, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sudah mempermainkan pendidikan di Mimika, kebijakan yang diambil sudah sangat kelewatan," kata Leonardus di Timika, Selasa.
Leonardus merupakan putra pertama asal Suku Kamoro Mimika yang menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang doktor.
Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada University of the Philipines Los Banos, Filipina, tahun 2015 bidang Community Development.
Menurut dia, Disbud Mimika sudah seharusnya menjalin kemitraan yang lebih baik dengan sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan pendidikan swasta yang selama ini sangat berjasa membangun peradaban orang asli Papua.
Yayasan pendidikan swasta yang sangat berjasa membangun pendidikan generasi muda Papua sejak era kolonial Belanda, sebut Leonardus, seperti Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Advent, Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Indonesia (YPPGI) dan Yayasan Pendidikan Islam.
Bahkan kelima yayasan pendidikan swasta itu diakui secara resmi dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang harus mendapat sokongan dan dukungan dari pemerintah daerah lantaran sangat berjasa dalam menghasilkan dan mencetak bibit unggul pemimpin Papua di berbagai bidang dan profesi.
Leonardus mengajak para alumni YPPK di Mimika untuk merapatkan barisan guna melawan kebijakan oknum pejabat yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang itu.
"Ayo para alumni YPPK, mari rapatkan barisan," ajak Leonardus.
Ketua YPPK Tillemans Keuskupan Timika John Giyai mengakui terdapat 13 guru berstatus ASN yang selama ini diperbantukan di SD YPPK Waonaripi Tiga Raja Timika telah ditarik Disbud Mimika tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Akibat kebijakan sepihak itu, lanjutnya, kini sekolah yang terletak persis di samping Gereja Katedral Tiga Raja Timika itu kekurangan tenaga pengajar.
Padahal SD YPPK Waonaripi Tiga Raja Timika, menurut John Giyai, merupakan salah satu sekolah dengan jumlah siswa terbanyak di Kota Timika.
"Dengan ditariknya guru PNS, guru yayasan yang ada di SD YPPK Tiga Raja sementara tersisa 15 orang pengajar," kata John.
Pihak yayasan akan merekrut lagi tenaga pengajar yang baru untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh guru PNS yang sudah ditarik Disbud Mimika.
Ia mengakui kebijakan Disbud Mimika itu cukup memberatkan keuangan yayasan karena terpaksa harus menambah alokasi gaji untuk membiayai guru pengganti.
Meski begitu, Giyai menegaskan penarikan guru PNS tidak mempengaruhi proses belajar siswa, apalagi saat ini semua sekolah di Mimika belum diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka akibat pandemi COVID-19.
Giyai meminta orang tua murid tidak perlu khawatir dengan kebijakan itu.
"Ada atau tidak adanya guru PNS, tapi SD YPPK Tiga Raja tetap memberikan yang terbaik bagi muridnya," ujarnya menegaskan.
Ia mempertanyakan apa alasan penarikan guru PNS dari SD YPPK Waonaripi Tiga Raja Timika tanpa disertai surat dari Bupati Mimika ataupun dinas terkait.
Dengan penarikan guru PNS sepihak dari sekolah yayasan tersebut, Giyai menilai Pemkab Mimika selama ini hanya melihat sebelah mata peran lembaga pendidikan swasta di Mimika dalam membangun pendidikan bagi generasi muda Papua.
Dalam kenyataan, katanya, sekolah yayasan terutama YPPK Tillemans selama puluhan tahun hadir untuk mendidik warga Suku Amungme dan Kamoro, dua suku asli yang mendiami wilayah pesisir pantai dan pegunungan Mimika.