Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat menyampaikan harapan agar Kantor Staf Presiden (KSP) bisa mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
Dominggus menyampaikan tiga poin penting berkaitan pengembangan ekonomi hijau, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengembangan kapasitas dan layanan dasar orang asli di Papua.
"Kami dengan jajaran staf unggulan telah menyusun beberapa quick wins yang bisa mendukung akselerasi pembangunan kesejahteraan tersebut. Kami harap pak Moeldoko bisa memberikan arahan terkait tindak lanjutnya,” ujar Dominggus dalam siaran pers KSP, yang diterima di Jakarta, Senin.
Dari beberapa poin yang disampaikan, Dominggus merinci, pihaknya sedang membangun rumah sakit Papua Barat yang sudah mulai dioperasikan untuk para pasien COVID-19, pembangunan SMA Unggulan Papua Barat bekerja sama dengan TKPP dan SMA Tarunan Nusantara, serta Kawasan Ekonomi Khusus.
Selain itu Dominggus juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat mendukung konsep Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Papua Barat, pengembangan komoditas lokal unggulan non-deforestasi berbasis masyarakat adat, pengembangan ketahanan pangan lokal, hingga upaya perlindungan ekosistem mangrove dan ekosistem esensial.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Charlie D. Heatubun menambahkan, pihaknya juga berharap adanya perlindungan hak masyarakat adat Papua dalam kaitannya dengan reforma agraria dan percepatan perhutanan sosial.
"Terutama untuk usulan hutan adat dan pemetaan serta pengelolaan hutan adat. Karena sampai saat ini kami belum menerima surat keputusan penunjukan hutan adat dari Pemerintah Pusat," ujar Charlie.
Menanggapi berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Barat, Moeldoko menjelaskan, isu pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat memang perlu disikapi karena sudah tertuang dalam Inpres No.9 tahun 2020.
Sesuai dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020, kata dia, KSP memiliki peran mendukung Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Moeldoko menyebut, apa yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa menjadi bahan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
"Nanti akan saya sampaikan langsung ke Wapres, agar pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terlaksana," ujar Moeldoko.
Pertemuan Moeldoko dengan Gubernur Papua Barat turut dihadiri Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay, dan Staf Khusus Presiden asal Papua Billy Mambrasar.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat menyampaikan harapan agar Kantor Staf Presiden (KSP) bisa mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
Dominggus menyampaikan tiga poin penting berkaitan pengembangan ekonomi hijau, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengembangan kapasitas dan layanan dasar orang asli di Papua.
"Kami dengan jajaran staf unggulan telah menyusun beberapa quick wins yang bisa mendukung akselerasi pembangunan kesejahteraan tersebut. Kami harap pak Moeldoko bisa memberikan arahan terkait tindak lanjutnya,” ujar Dominggus dalam siaran pers KSP, yang diterima di Jakarta, Senin.
Dari beberapa poin yang disampaikan, Dominggus merinci, pihaknya sedang membangun rumah sakit Papua Barat yang sudah mulai dioperasikan untuk para pasien COVID-19, pembangunan SMA Unggulan Papua Barat bekerja sama dengan TKPP dan SMA Tarunan Nusantara, serta Kawasan Ekonomi Khusus.
Selain itu Dominggus juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat mendukung konsep Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Papua Barat, pengembangan komoditas lokal unggulan non-deforestasi berbasis masyarakat adat, pengembangan ketahanan pangan lokal, hingga upaya perlindungan ekosistem mangrove dan ekosistem esensial.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Charlie D. Heatubun menambahkan, pihaknya juga berharap adanya perlindungan hak masyarakat adat Papua dalam kaitannya dengan reforma agraria dan percepatan perhutanan sosial.
"Terutama untuk usulan hutan adat dan pemetaan serta pengelolaan hutan adat. Karena sampai saat ini kami belum menerima surat keputusan penunjukan hutan adat dari Pemerintah Pusat," ujar Charlie.
Menanggapi berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Barat, Moeldoko menjelaskan, isu pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat memang perlu disikapi karena sudah tertuang dalam Inpres No.9 tahun 2020.
Sesuai dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020, kata dia, KSP memiliki peran mendukung Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Moeldoko menyebut, apa yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa menjadi bahan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
"Nanti akan saya sampaikan langsung ke Wapres, agar pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terlaksana," ujar Moeldoko.
Pertemuan Moeldoko dengan Gubernur Papua Barat turut dihadiri Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay, dan Staf Khusus Presiden asal Papua Billy Mambrasar.