Jayapura (ANTARA) - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana tahun 2021 yang dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Makodam Jayapura,Rabu.
Saat membuka Rakornas Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo dan pejabat pemerintah lainnya berlangsung di Istana Negara Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya dan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sensitif terhadap bencana. Pasalnya, Indonesia menduduki ranking tertinggi dunia sebagai negara rawan bencana.
"Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana, jangan ada bencana baru kita bergerak, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi,"ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo juga menambahkan, pemerintah telah memiliki rencana Induk dalam Penanggulangan Bencana 2020- 2044 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020.
“Penanganan bencana jangka panjang sudah tertuang dalam Perpres tersebut. Tetapi saya ingin ada langkah konkret yang terlihat dalam sebuah kebijakan serta perencanaan tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan yang berjalan di lapangan" tuturnya.
"Kita telah diberikan pengalaman, diberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi bencana non-alam berupa pandemi COVID-19,"ungkap Presiden Jokowi.
Untuk memerangi bencana kemanusiaan seperti COVID-19, menurut Presiden Jokowi, persoalan kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.
"Bukan hanya skala nasional, melainkan juga skala global. Dimana lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama. Jadi kita semua harus bekerja cepat," kata Presiden Jokowi
Presiden Jokowi sangat mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dedikasinya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis yang diakibatkan COVID-19.
Saat membuka Rakornas Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo dan pejabat pemerintah lainnya berlangsung di Istana Negara Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya dan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sensitif terhadap bencana. Pasalnya, Indonesia menduduki ranking tertinggi dunia sebagai negara rawan bencana.
"Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana, jangan ada bencana baru kita bergerak, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi,"ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo juga menambahkan, pemerintah telah memiliki rencana Induk dalam Penanggulangan Bencana 2020- 2044 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020.
“Penanganan bencana jangka panjang sudah tertuang dalam Perpres tersebut. Tetapi saya ingin ada langkah konkret yang terlihat dalam sebuah kebijakan serta perencanaan tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan yang berjalan di lapangan" tuturnya.
"Kita telah diberikan pengalaman, diberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi bencana non-alam berupa pandemi COVID-19,"ungkap Presiden Jokowi.
Untuk memerangi bencana kemanusiaan seperti COVID-19, menurut Presiden Jokowi, persoalan kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.
"Bukan hanya skala nasional, melainkan juga skala global. Dimana lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama. Jadi kita semua harus bekerja cepat," kata Presiden Jokowi
Presiden Jokowi sangat mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dedikasinya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis yang diakibatkan COVID-19.