Jayapura (ANTARA) - Kalangan warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua segera memastikan jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala daerah serentak (Pilkada) tahun 2020 pasangan Didimus Yahuli dan Esau Miran untuk kesinambungan jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah itu.
Anggota DPRP Papua Hengky Bayage kepada wartawan di Jayapura, Kamis mencermati dinamika kehidupan rakyat dan perjalanan roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Yahukimo dimana rakyat setempat merasakan semakin berlarut-larutnya penetapan tanggal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang semula ditetapkan 26 April 2021 akhirnya ditunda tanpa kejelasan.
Mencermati dinamika kehidupan kerakyatan dan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo,lanjutnya, sebagai wakil rakyat dan penyambung suara rakyat, kami ingin menyampaikan rakyat Yahukimo sudah hampir tidak bersabar lagi untuk mendapatkan pemimpin mereka yang baru periode 2021– 2026 atas nama Didimus Yahuli dan Esau Miran.
"Rakyat ingin agar Pemprov Papua serius menetapkan jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati ini. Jangan sampai kesabaran rakyat menjadi lenyap yang dapat memunculkan tindakan di luar koridor hukum yang berlaku,” kata Hengky Bayage.
Menurut anggota DPRP dari Fraksi PDIP ini, masa jabatan bupati Yahukimo periode yang lalu Abok Busup dan Wakil Bupati Yulianus Heluka sudah berakhir terhitung 16 April 2021.
Bahkan, jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati baru sebelumnya sudah ditetapkan pada 26 April 2021 namun ternyata pihak Pemprov.Papua menunda jadwal pelantikan tersebut dan hingga kini tidak ada pemberitahuan baru terkait dengan pelantikan pasangan bupati/wakil bupati hasil Pilkada serentak 2020.
“Satu hal yang membingungkan rakyat Kabupaten Yahukimo adalah, apabila Pemprov Papua menunda jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati yang baru ini yang seharusnya dilantik tanggal 26 April 2021 tetapi ditunda ke hari dan tanggal yang lain maka Pemprov Papua juga harus secara pasti dan jelas menetapkan jadwal baru pelantikan Didimus dan Esau,” katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, rakyat Kabupaten Yahukimo mendapatkan kepastian tanggal pelantikan pemimpin mereka yang baru itu tanpa harus menunggu dalam ketidakpastian.
Anggota Komisi V DPRP yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ini berpendapat, penetapan kepastian jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati oleh Pemprov Papua menjadi penting bagi seluruh rakyat Kabupaten Yahukimo.
Karena hal ini akan terkait erat dengan berbagai persiapan di banyak bidang seperti acara syukuran pesta rakyat usai pelantikan tersebut.
Tentu saja, acara syukuran ini akan terkait dengan persiapan konsumsi, akomodasi, transportasi dan sebagainya.
“Sejak Maret lalu, rakyat Yahukimo sudah menyiapkan bahan makanan untuk pesta syukuran pelantikan, seperti petatas, sayur-sayuran, perlengkapan masak dan sebagainya. Penundaan dan ketidakpastian jadwal pelantikan akan sangat berpengaruh pada daya tahan bahan makanan yang sudah dipersiapkan itu,” katanya.
Anggota DPRP yang mewakili rakyat di wilayah Kabupaten Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang itu mengatakan, berdasarkan informasi yang langsung didapat dari warga masyarakat Yahukimo,bahwa apabila dalam pekan ini Pemprov Papua sampai tidak dapat memastikan tanggal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati Yahukimo yang baru maka tidak tertutup kemungkinan rakyat Yahukimo akan menggelar unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Provinsi Papua pekan depan.
“Rakyat Yahukimo berencana menggelar unjuk rasa damai di kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura pekan depan apabila mereka tidak mendapatkan kepastian dari Pemprov Papua terkait jadwal pasti pelantikan bupati dan wakil bupati Yahukimo,” katanya mengingatkan.
Pihaknya sama sekali tidak menginginkan rakyat turun ke jalan menggelar unjuk rasa karena hal itu akan sangat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Jayapura dan sekitarnya.
Dampak buruk dari unjuk rasa itu sudah dapat kita prediksi jika pemerintah tidak segera menetapkan jadwal pasti pelantikan bupati dan wakil bupati.
"Bagi rakyat Kabupaten Yahukmo, walaupun hingga sekarang ini Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal tidak melakukan kunjungan kerja ke Yahukimo, asalkan Gubernur sendiri segera menetapkan jadwal pasti pelantikan Didimus Yahuli dan Esau Miran sebagai bupati dan wakil bupati baru Kabupatyen Yahukimo untuk periode lima tahun ke depan,” tegas Hengky Bayage.
Didimus Yahuli dan Esai Miran pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu berhasil memperoleh dukungan rakyat dengan perolehan suara 172.535 suara mengungguli pasangan petahana Abok Busup – Yulianus Heluka yang memperoleh suara 138.064 suara. Total suara sah 310.599 suara dari 310.605 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2020 di 512 kampung dalam 51 Distrik.
Anggota DPRP Papua Hengky Bayage kepada wartawan di Jayapura, Kamis mencermati dinamika kehidupan rakyat dan perjalanan roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Yahukimo dimana rakyat setempat merasakan semakin berlarut-larutnya penetapan tanggal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang semula ditetapkan 26 April 2021 akhirnya ditunda tanpa kejelasan.
Mencermati dinamika kehidupan kerakyatan dan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo,lanjutnya, sebagai wakil rakyat dan penyambung suara rakyat, kami ingin menyampaikan rakyat Yahukimo sudah hampir tidak bersabar lagi untuk mendapatkan pemimpin mereka yang baru periode 2021– 2026 atas nama Didimus Yahuli dan Esau Miran.
"Rakyat ingin agar Pemprov Papua serius menetapkan jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati ini. Jangan sampai kesabaran rakyat menjadi lenyap yang dapat memunculkan tindakan di luar koridor hukum yang berlaku,” kata Hengky Bayage.
Menurut anggota DPRP dari Fraksi PDIP ini, masa jabatan bupati Yahukimo periode yang lalu Abok Busup dan Wakil Bupati Yulianus Heluka sudah berakhir terhitung 16 April 2021.
Bahkan, jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati baru sebelumnya sudah ditetapkan pada 26 April 2021 namun ternyata pihak Pemprov.Papua menunda jadwal pelantikan tersebut dan hingga kini tidak ada pemberitahuan baru terkait dengan pelantikan pasangan bupati/wakil bupati hasil Pilkada serentak 2020.
“Satu hal yang membingungkan rakyat Kabupaten Yahukimo adalah, apabila Pemprov Papua menunda jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati yang baru ini yang seharusnya dilantik tanggal 26 April 2021 tetapi ditunda ke hari dan tanggal yang lain maka Pemprov Papua juga harus secara pasti dan jelas menetapkan jadwal baru pelantikan Didimus dan Esau,” katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, rakyat Kabupaten Yahukimo mendapatkan kepastian tanggal pelantikan pemimpin mereka yang baru itu tanpa harus menunggu dalam ketidakpastian.
Anggota Komisi V DPRP yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ini berpendapat, penetapan kepastian jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati oleh Pemprov Papua menjadi penting bagi seluruh rakyat Kabupaten Yahukimo.
Karena hal ini akan terkait erat dengan berbagai persiapan di banyak bidang seperti acara syukuran pesta rakyat usai pelantikan tersebut.
Tentu saja, acara syukuran ini akan terkait dengan persiapan konsumsi, akomodasi, transportasi dan sebagainya.
“Sejak Maret lalu, rakyat Yahukimo sudah menyiapkan bahan makanan untuk pesta syukuran pelantikan, seperti petatas, sayur-sayuran, perlengkapan masak dan sebagainya. Penundaan dan ketidakpastian jadwal pelantikan akan sangat berpengaruh pada daya tahan bahan makanan yang sudah dipersiapkan itu,” katanya.
Anggota DPRP yang mewakili rakyat di wilayah Kabupaten Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang itu mengatakan, berdasarkan informasi yang langsung didapat dari warga masyarakat Yahukimo,bahwa apabila dalam pekan ini Pemprov Papua sampai tidak dapat memastikan tanggal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati Yahukimo yang baru maka tidak tertutup kemungkinan rakyat Yahukimo akan menggelar unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Provinsi Papua pekan depan.
“Rakyat Yahukimo berencana menggelar unjuk rasa damai di kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura pekan depan apabila mereka tidak mendapatkan kepastian dari Pemprov Papua terkait jadwal pasti pelantikan bupati dan wakil bupati Yahukimo,” katanya mengingatkan.
Pihaknya sama sekali tidak menginginkan rakyat turun ke jalan menggelar unjuk rasa karena hal itu akan sangat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Jayapura dan sekitarnya.
Dampak buruk dari unjuk rasa itu sudah dapat kita prediksi jika pemerintah tidak segera menetapkan jadwal pasti pelantikan bupati dan wakil bupati.
"Bagi rakyat Kabupaten Yahukmo, walaupun hingga sekarang ini Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal tidak melakukan kunjungan kerja ke Yahukimo, asalkan Gubernur sendiri segera menetapkan jadwal pasti pelantikan Didimus Yahuli dan Esau Miran sebagai bupati dan wakil bupati baru Kabupatyen Yahukimo untuk periode lima tahun ke depan,” tegas Hengky Bayage.
Didimus Yahuli dan Esai Miran pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu berhasil memperoleh dukungan rakyat dengan perolehan suara 172.535 suara mengungguli pasangan petahana Abok Busup – Yulianus Heluka yang memperoleh suara 138.064 suara. Total suara sah 310.599 suara dari 310.605 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2020 di 512 kampung dalam 51 Distrik.