Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov Papua) menyiapkan grand desain guna mensinergikan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di Bumi Cenderawasih Papua.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo kepada Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan selama ini pihaknya merencanakannya secara manual dan satu per satu.
"Selama ini dari kabupaten dan kota yang mengusulkan meskipun ada juga usulan dari provinsi," katanya.
Menurut Yohanis, meskipun demikian, wilayah dan rakyat ada di kabupaten serta kota sehingga perencanaan dari provinsi tidak bisa sewenang-wenang.
"Kebutuhan, lokasi dan tingkat kesulitan kabupaten dan kota yang lebih mengetahui sehingga selama ini kami ada Musrenbang," ujarnya.
Dia menjelaskan Musrenbang ini untuk memisahkan mana yang dibiayai kabupaten dan mana yang dibiayai provinsi lalu dipadukan selanjutnya dilaksanakan.
"Harapan kami dengan penyusunan grand desain ini bisa menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Papua ke depannya," katanya.
Dia menambahkan pembangunan ini harus dilaksanakan secara merata dan sesuai kebutuhan kabupaten serta kota masing-masing.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo kepada Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan selama ini pihaknya merencanakannya secara manual dan satu per satu.
"Selama ini dari kabupaten dan kota yang mengusulkan meskipun ada juga usulan dari provinsi," katanya.
Menurut Yohanis, meskipun demikian, wilayah dan rakyat ada di kabupaten serta kota sehingga perencanaan dari provinsi tidak bisa sewenang-wenang.
"Kebutuhan, lokasi dan tingkat kesulitan kabupaten dan kota yang lebih mengetahui sehingga selama ini kami ada Musrenbang," ujarnya.
Dia menjelaskan Musrenbang ini untuk memisahkan mana yang dibiayai kabupaten dan mana yang dibiayai provinsi lalu dipadukan selanjutnya dilaksanakan.
"Harapan kami dengan penyusunan grand desain ini bisa menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Papua ke depannya," katanya.
Dia menambahkan pembangunan ini harus dilaksanakan secara merata dan sesuai kebutuhan kabupaten serta kota masing-masing.