Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua menyebut pembiayaan untuk proses penerimaan calon Bintara Polri bagi dua ribu pemuda dan pemudi Orang Asli Papua (OAP) dari lima wilayah adat di Bumi Cenderawasih berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy di Jayapura, Selasa, mengatakan kuota dua ribu calon Bintara Polri ini merupakan kesepakatan antara Pemprov dan Polda Papua serta siap membiayai melalui dana Otsus.
"Pemprov Papua siap mendukung melalui pembiayaan dari dana Otsus namun proses penerimaannya merupakan kewenangan Polda Papua," katanya.
Menurut Dance, jadi perlu diingatkan kembali bahwa kuota dua ribu yang tersedia merupakan kewenangan Polda Papua bukan pemerintah daerah.
"Ini merupakan kesepakatan antara Gubernur dan Kapolda Papua, yakni kuota calon Bintara Polri atau Bintara Noken yang disepakati sebanyak dua ribu orang," ujarnya.
Dia menjelaskan perjuangan untuk menyepakati formasi penerimaan calon Bintara Polri yang mencapai kuota dua ribu orang ini memang tidak mudah.
Sementara itu, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare mengatakan terkait dengan kuota Bintara Noken sendiri sudah diputuskan tidak ada penambahan di tahun ini, yakni hanya dua ribu personil.
“Dalam seleksi Bintara Noken ini, Kapolda Papua juga telah memberi kebijakan dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para calon siswa di luar dari kebijakan pusat,” katanya.
Dia menjelaskan animo pendaftaran khusus untuk Bintara Polri sebanyak tujuh ribu lebih di Papua, akan tetapi sesuai dengan keputusan dan kesepakatan bahwa kuota yang disiapkan hanya dua ribu orang.
“Dua ribu orang ini tidak ada penambahan, keputusan seleksi sudah ditetapkan, sementara yang masih lanjut akan tetap mengikuti seleksi, dari tujuh ribu lebih pendaftar terbagi anak –anak Papua sebanyak lima ribu lebih dan kini tersisa tiga ribu lebih yang masih mengikuti seleksi,” ujarnya.
Dia menambahkan untuk pendaftar yang lahir dan besar di Papua, masih tersisa seribu lebih yang mengikuti seleksi selanjutnya, tidak ada keputusan untuk penambahan dan sebagainya, yang gugur kini masih diberi kesempatan mendaftar lagi tahun depan, jika masih berminat.
Sebelumnya, sempat terjadi kericuhan di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura karena pendaftar yang tidak lolos seleksi mempertanyakan hasil rapat antara Pemprov Papua dan Polda Papua yang membahas soal calon bintara Polri tersebut.
Namun aksi tersebut dapat segera diredam oleh jajaran kepolisian dengan melemparkan gas air mata dan menurunkan personel guna membubarkan massa yang berkumpul di tengah halaman kantor gubernur Dok II Jayapura.
Para pendaftar tersebut juga sebelumnya sempat melakukan aksi demo damai di halaman kantor gubernur Dok II Jayapura pada Jumat (4/6).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy di Jayapura, Selasa, mengatakan kuota dua ribu calon Bintara Polri ini merupakan kesepakatan antara Pemprov dan Polda Papua serta siap membiayai melalui dana Otsus.
"Pemprov Papua siap mendukung melalui pembiayaan dari dana Otsus namun proses penerimaannya merupakan kewenangan Polda Papua," katanya.
Menurut Dance, jadi perlu diingatkan kembali bahwa kuota dua ribu yang tersedia merupakan kewenangan Polda Papua bukan pemerintah daerah.
"Ini merupakan kesepakatan antara Gubernur dan Kapolda Papua, yakni kuota calon Bintara Polri atau Bintara Noken yang disepakati sebanyak dua ribu orang," ujarnya.
Dia menjelaskan perjuangan untuk menyepakati formasi penerimaan calon Bintara Polri yang mencapai kuota dua ribu orang ini memang tidak mudah.
Sementara itu, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare mengatakan terkait dengan kuota Bintara Noken sendiri sudah diputuskan tidak ada penambahan di tahun ini, yakni hanya dua ribu personil.
“Dalam seleksi Bintara Noken ini, Kapolda Papua juga telah memberi kebijakan dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para calon siswa di luar dari kebijakan pusat,” katanya.
Dia menjelaskan animo pendaftaran khusus untuk Bintara Polri sebanyak tujuh ribu lebih di Papua, akan tetapi sesuai dengan keputusan dan kesepakatan bahwa kuota yang disiapkan hanya dua ribu orang.
“Dua ribu orang ini tidak ada penambahan, keputusan seleksi sudah ditetapkan, sementara yang masih lanjut akan tetap mengikuti seleksi, dari tujuh ribu lebih pendaftar terbagi anak –anak Papua sebanyak lima ribu lebih dan kini tersisa tiga ribu lebih yang masih mengikuti seleksi,” ujarnya.
Dia menambahkan untuk pendaftar yang lahir dan besar di Papua, masih tersisa seribu lebih yang mengikuti seleksi selanjutnya, tidak ada keputusan untuk penambahan dan sebagainya, yang gugur kini masih diberi kesempatan mendaftar lagi tahun depan, jika masih berminat.
Sebelumnya, sempat terjadi kericuhan di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura karena pendaftar yang tidak lolos seleksi mempertanyakan hasil rapat antara Pemprov Papua dan Polda Papua yang membahas soal calon bintara Polri tersebut.
Namun aksi tersebut dapat segera diredam oleh jajaran kepolisian dengan melemparkan gas air mata dan menurunkan personel guna membubarkan massa yang berkumpul di tengah halaman kantor gubernur Dok II Jayapura.
Para pendaftar tersebut juga sebelumnya sempat melakukan aksi demo damai di halaman kantor gubernur Dok II Jayapura pada Jumat (4/6).