Wamena (ANTARA) - Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua minta kepolisian mendalami dugaan penggelapan empat dari enam ton beras bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu di tujuh kampung di Distrik Wouma.
Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi di Wamena, Rabu, juga meminta demonstran yang hadir di Kantor Bupati pada hari ini melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada kepolisian.
"Saya minta kepolisian, kalau bisa kasus ini ditelusuri. Orang-orangnya ditelusuri. Ini menjadi pintu masuk untuk distrik-distrik lain," kata Wabup di hadapan demonstran.
Sekitar 300 lebih demonstran mendatangi Kantor Bupati Jayawijaya sejak pagi hari untuk mempertanyakan bansos karena sebelumnya sebanyak 1.603 menerima namun jumlah itu berkurang hingga menjadi 285 orang saja.
Pada demonstrasi sebelumnya yang dilakukan oleh warga Wouma di Kantor Posindo Wamena, pejabat dinas sosial menyampaikan bahwa beras bansos untuk Wouma hanyalah 2,5 ton.
Namun pada demonstrasi kedua yang berlangsung di Kantor Bupati Jayawijaya dan dihadiri wakil bupati pada Rabu, pejabat dinas sosial menyampaikan lagi bahwa bansos beras untuk Wouma adalah 6 ton.
Kepada demonstran dan wakil bupati, pejabat dinas sosial itu menyampaikan bahwa beras bansos diambil atau dikeluarkan dari Bulog oleh Kepala Distrik Wouma. Kepala Distrik Wouma yang berada di lokasi langsung membantah.
Menurut kepala distrik, beras itu diantar oleh perwakilan dinas sosial ke Wouma dan dititipkan di rumahnya karena sudah malam dan belum ada kantor distrik di sana.
"Setelah ditelusuri ke Bulog, yang tandatangan untuk beras keluar di Bulog itu adalah PKH kabupaten dan distrik. Akhinya jadi jelas sekarang siapa yang tanda tangan untuk keluarkan beras," katanya.
Berdasarkan pantauan, sekitar 300 lebih warga ini melakukan demonstrasi secara aman namun hampir 99 persen tidak menggunakan masker.