Wamena (ANTARA) - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sedang menyatukan data untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah setempat.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi di Wamena, Selasa, mengatakan OPD dimaksud di antaranya dinas pemberdayaan kampung (DPMK) dinas sosial, Bappeda serta badan pusat statistik.
"Yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayawijaya adalah 25 kampung dari lima distrik. Kami memilih beberapa lokasi ini karena masih ada masyarakat yang dikategorikan miskin ekstrem itu," katanya.
Kemiskinan ekstrem Kabupaten Jayawijaya berada pada angka 30,84 persen dari jumlah penduduk berdasarkan data badan pusat statistik.
"Kalau dibawah ke angka nominal, itu sekitar 67.720 jiwa yang masuk dalam kemiskinan ekstrem, oleh karena itu sesuai dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam dua bulan ini perlu dilakukan penanganan segera," katanya.
Wabup mengatakan setelah penyesuaian data warga kategori kemiskinan ekstrem, selanjutnya akan dilakukan pengecekan lagi ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.
"Selanjutnya akan dilakukan pengecekan di disdukcapil jika orang tersebut mempunyai NIK atau namanya sesuai KTP agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran," katanya.
Penanganan kemiskinan ektrem tidak diarahkan melalui program dan kegiatan melainkan dalam bentuk bantuan sosial.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi di Wamena, Selasa, mengatakan OPD dimaksud di antaranya dinas pemberdayaan kampung (DPMK) dinas sosial, Bappeda serta badan pusat statistik.
"Yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayawijaya adalah 25 kampung dari lima distrik. Kami memilih beberapa lokasi ini karena masih ada masyarakat yang dikategorikan miskin ekstrem itu," katanya.
Kemiskinan ekstrem Kabupaten Jayawijaya berada pada angka 30,84 persen dari jumlah penduduk berdasarkan data badan pusat statistik.
"Kalau dibawah ke angka nominal, itu sekitar 67.720 jiwa yang masuk dalam kemiskinan ekstrem, oleh karena itu sesuai dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam dua bulan ini perlu dilakukan penanganan segera," katanya.
Wabup mengatakan setelah penyesuaian data warga kategori kemiskinan ekstrem, selanjutnya akan dilakukan pengecekan lagi ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.
"Selanjutnya akan dilakukan pengecekan di disdukcapil jika orang tersebut mempunyai NIK atau namanya sesuai KTP agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran," katanya.
Penanganan kemiskinan ektrem tidak diarahkan melalui program dan kegiatan melainkan dalam bentuk bantuan sosial.