Semarang (ANTARA) -
"Kalau ada kecurangan (pada seleksi CASN) di Jateng, tidak ada ampun buat saya, akan saya proses," katanya di Semarang, Jumat.
Dirinya meminta semua pihak yang terlibat pada seleksi CASN agar menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung.
Menurut dia, tidak boleh ada kecurangan karena seleksi CASN merupakan kesempatan bagi negara untuk mencari kader-kader dan birokrat yang bagus.
"Maka jangan dicemari dengan urusan kolusi, korupsi, dan nepotisme," ujarnya.
Terkait dengan kecurangan seleksi CASN di berbagai daerah di Indonesia yang menggunakan teknologi, Ganjar berharap ada evaluasi dari penyelenggara dan jika kecurangan itu sifatnya masif, maka harus ada audit teknologi informasi.
"Agar kemudian kita bisa mengetahui dan mengecek betul, itu terjadi atau tidak. Sebenarnya seperti apa dan lainnya, ini harus diaudit," katanya.
Orang nomor satu di Jateng itu juga meminta penyelenggara bersikap tegas dalam mengambil keputusan, jika memang ada niat jahat untuk melakukan kecurangan itu, maka mesti dibatalkan atau diulang.
"Sehingga semua punya kesempatan dan hak yang sama," ujar Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan memberi ampun bagi jajarannya yang terbukti melakukan berbagai praktik kecurangan pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di Provinsi Jateng.
"Kalau ada kecurangan (pada seleksi CASN) di Jateng, tidak ada ampun buat saya, akan saya proses," katanya di Semarang, Jumat.
Hingga saat ini, Ganjar mengaku belum menerima laporan ataupun menemukan dugaan kecurangan pada seleksi CASN di Jateng.
Dirinya meminta semua pihak yang terlibat pada seleksi CASN agar menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung.
Menurut dia, tidak boleh ada kecurangan karena seleksi CASN merupakan kesempatan bagi negara untuk mencari kader-kader dan birokrat yang bagus.
"Maka jangan dicemari dengan urusan kolusi, korupsi, dan nepotisme," ujarnya.
Terkait dengan kecurangan seleksi CASN di berbagai daerah di Indonesia yang menggunakan teknologi, Ganjar berharap ada evaluasi dari penyelenggara dan jika kecurangan itu sifatnya masif, maka harus ada audit teknologi informasi.
"Agar kemudian kita bisa mengetahui dan mengecek betul, itu terjadi atau tidak. Sebenarnya seperti apa dan lainnya, ini harus diaudit," katanya.
Orang nomor satu di Jateng itu juga meminta penyelenggara bersikap tegas dalam mengambil keputusan, jika memang ada niat jahat untuk melakukan kecurangan itu, maka mesti dibatalkan atau diulang.
"Sehingga semua punya kesempatan dan hak yang sama," ujar Ganjar.