Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebut, belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Papua terbagi empat klaster yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi serta program prioritas.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Burhani AS di Jayapura, Senin, mengatakan belanja klaster kesehatan diberikan dalam bentuk klaim pasien dan insentif tenaga kesehatan (nakes).
"Realisasi klaim pasien mencapai Rp225,86 miliar yang dibayarkan kepada 3.158 pasien dan 22 rumah sakit, sedangkan insentif nakes dibayarkan sebesar Rp33,54 miliar untuk 4.890 tenaga kesehatan yang tersebar di 35 fasilitas kesehatan," katanya.
Menurut Burhani, belanja klaster perlindungan sosial diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan yang terealisasi sebesar Rp79,23 miliar untuk 52.037 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan sosial bahan pokok terealisasi Rp171,19 miliar untuk 306.148 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) terealisasi Rp78,89 miliar untuk 71.473 KPM dan program prakerja terealisasi Rp346,61 miliar untuk 97.637 peserta.
"Belanja klaster dukungan UMKM dan korporasi diberikan dalam bentuk Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima atau Warung (BTPKLW) disalurkan oleh TNI/Polri dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)," ujarnya.
Dia menjelaskan BTPKLW yang disalurkan TNI/Polri terealisasi sebesar Rp11,84 miliar yang disalurkan kepada 9.886 penerima, di mana untuk Polri didistribusikan pada tiga polres di lingkup Polda Papua yakni Jayapura Kota, Merauke dan Mimika.
Sedangkan untuk TNI didistribusikan di tiga kodim dalam lingkup Kodam XVII Cenderawasih yaitu Kodim 1701 Jayapura, Kodim 1707 Merauke dan Kodim 1710 Mimika.
"Untuk BPUM sendiri terealisasi sebesar Rp27,46 miliar yang disalurkan kepada 22.880 pelaku usaha mikro," katanya lagi.
Dia menambahkan terakhir untuk belanja klaster program prioritas dipergunakan untuk program padat karya yang telah tersalurkan sebesar Rp484,05 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 22.358 orang, dan program food estate telah didistribusikan sebesar Rp14,68 miliar atau 72,76 persen dari alokasi belanja.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Burhani AS di Jayapura, Senin, mengatakan belanja klaster kesehatan diberikan dalam bentuk klaim pasien dan insentif tenaga kesehatan (nakes).
"Realisasi klaim pasien mencapai Rp225,86 miliar yang dibayarkan kepada 3.158 pasien dan 22 rumah sakit, sedangkan insentif nakes dibayarkan sebesar Rp33,54 miliar untuk 4.890 tenaga kesehatan yang tersebar di 35 fasilitas kesehatan," katanya.
Menurut Burhani, belanja klaster perlindungan sosial diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan yang terealisasi sebesar Rp79,23 miliar untuk 52.037 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan sosial bahan pokok terealisasi Rp171,19 miliar untuk 306.148 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) terealisasi Rp78,89 miliar untuk 71.473 KPM dan program prakerja terealisasi Rp346,61 miliar untuk 97.637 peserta.
"Belanja klaster dukungan UMKM dan korporasi diberikan dalam bentuk Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima atau Warung (BTPKLW) disalurkan oleh TNI/Polri dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)," ujarnya.
Dia menjelaskan BTPKLW yang disalurkan TNI/Polri terealisasi sebesar Rp11,84 miliar yang disalurkan kepada 9.886 penerima, di mana untuk Polri didistribusikan pada tiga polres di lingkup Polda Papua yakni Jayapura Kota, Merauke dan Mimika.
Sedangkan untuk TNI didistribusikan di tiga kodim dalam lingkup Kodam XVII Cenderawasih yaitu Kodim 1701 Jayapura, Kodim 1707 Merauke dan Kodim 1710 Mimika.
"Untuk BPUM sendiri terealisasi sebesar Rp27,46 miliar yang disalurkan kepada 22.880 pelaku usaha mikro," katanya lagi.
Dia menambahkan terakhir untuk belanja klaster program prioritas dipergunakan untuk program padat karya yang telah tersalurkan sebesar Rp484,05 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 22.358 orang, dan program food estate telah didistribusikan sebesar Rp14,68 miliar atau 72,76 persen dari alokasi belanja.