Jayapura (ANTARA) - Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat menyebut sebanyak 700 unit Rumah Pangan Kita (RPK) atau sekitar 67 persen dari total 1.047 RPK binaannya tidak aktif hingga Januari 2022.
Kepala Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat Guna Dharma dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan salah satu penyebab ratusan Rumah Pangan Kita (RPK) binaannya di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat tidak aktif lagi dikarenakan persoalan modal.
“Kendalanya di modal, tapi sebenarnya modal dalam program RPK ini kecil hanya Rp2,7 juta saja," katanya.
Menurut Guna, hanya sebanyak 347 RPK yang aktif dalam artian ada transaksi, di mana sisanya tidak aktif melalui pantauan Bulog secara daring pada sistem.
"Dalam sistem itu terlihat mana RPK yang aktif dan tidak, di mana jika di Kota Jayapura semua aktif," ujarnya.
Dia menjelaskan sebagian besar RPK yang aktif berada di Kota Jayapura, sementara RPK yang tidak aktif berada di luar daerah tersebut.
"Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan RPK yang tidak aktif untuk menanyakan kendala dan mencari solusi bersama, namun ada yang sudah tidak bisa dihubungi lagi," katanya lagi.
Dia menambahkan ini menjadi kesulitan pihaknya, di mana RPK yang dipelosok tersebut rata-rata nomor kontaknya tidak bisa dihubungi, padahal dalam perjanjian jika ada perubahan nomor kontak harus diinformasikan kepada Bulog.
"Untuk RPK di kota lebih mudah karena kami langsung datangi,” ujarnya.
Kepala Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat Guna Dharma dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan salah satu penyebab ratusan Rumah Pangan Kita (RPK) binaannya di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat tidak aktif lagi dikarenakan persoalan modal.
“Kendalanya di modal, tapi sebenarnya modal dalam program RPK ini kecil hanya Rp2,7 juta saja," katanya.
Menurut Guna, hanya sebanyak 347 RPK yang aktif dalam artian ada transaksi, di mana sisanya tidak aktif melalui pantauan Bulog secara daring pada sistem.
"Dalam sistem itu terlihat mana RPK yang aktif dan tidak, di mana jika di Kota Jayapura semua aktif," ujarnya.
Dia menjelaskan sebagian besar RPK yang aktif berada di Kota Jayapura, sementara RPK yang tidak aktif berada di luar daerah tersebut.
"Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan RPK yang tidak aktif untuk menanyakan kendala dan mencari solusi bersama, namun ada yang sudah tidak bisa dihubungi lagi," katanya lagi.
Dia menambahkan ini menjadi kesulitan pihaknya, di mana RPK yang dipelosok tersebut rata-rata nomor kontaknya tidak bisa dihubungi, padahal dalam perjanjian jika ada perubahan nomor kontak harus diinformasikan kepada Bulog.
"Untuk RPK di kota lebih mudah karena kami langsung datangi,” ujarnya.