Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan masyarakat tidak terprovokasi terkait dengan isu pemindahan kas daerah (kasda) dari bank Papua ke salah satu bank swasta.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Senin, mengatakan bank Papua merupakan milik pemerintah dan pemegang saham pengendalinya merupakan Gubernur Papua sehingga jika ada agenda terkait maka hal tersebut merupakan urusan internal.
"Bank daerah tersebut bukan institusi yang terpisah dari pemerintah, jadi pasti masih dalam ukuran kewajaran terkait apa yang harus dilakukan," katanya.
Menurut Musaad, hal ini menjadi semakin tidak kondusif karena banyak pihak di luar yang tidak memahami bagaimana kerja perbankan dan hubungannya dengan pemerintah Papua.
"Pihak-pihak tersebut kemudian memberikan informasi dan komentar-komentar yang menyebabkan kegaduhan," ujarnya.
Dia menjelaskan hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa dan tidak mengganggu likuiditas bank daerah serta masih dalam ukuran pemerintah.
"Kami tidak mungkin mematikan bank tersebut, bank Papua merupakan milik pemerintah," katanya.
Dia menambahkan sehingga apa yang dilakukan pihaknya merupakan upaya perbaikan baik dari sisi manajemen dan lainnya.
Sebelumnya, beredar isu jika Pemprov Papua akan menarik kasda dari bank daerah setempat ke salah satu bank swasta, di mana dilakukan dengan pembukaan rekening bagi ASN di lingkungannya secara besar-besaran.