Jayapura (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua segera memberikan pelatihan khusus bagi para pejabat di lingkungan pemerintahan setempat dalam menerapkan tanda tangan elektronik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Yudianto di Jayapura, Jumat (21/1), mengatakan sistem aplikasi tanda tangan elektronik baru diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menggunakan versi dekstop atau komputer.
"Namun, ke depannya akan menggunakan versi 'mobile' (bergerak), karena akan ada pelatihan khusus bagi para pejabat terkait," katanya.
Dia menjelaskan pejabat terkait seperti gubernur, sekda, atau kepala OPD yang melakukan tanda tangan tentu akan dilatih supaya terbiasa melakukan tanda tangan secara elektronik.
"Dokumen yang ditandatangani secara elektronik pun dipastikan tidak mudah dimanipulasi atau diduplikasi," ujarnya.
Dia menjelaskan penerapan tanda tangan elektronik ini selain memangkas birokrasi sehingga pelayanan lebih cepat dan optimal, namun juga aman karena sistemnya sudah tertanam di dalam aplikasi itu sendiri.
"Bahkan ada dokumen yang tidak kelihatan tanda tangannya dan sudah dienkripsi," katanya.
Dia menambahkan dengan pelayanan berbasis elektronik, proses penandatangan dokumen secara elektronik dapat dilakukan oleh pejabat terkait di manapun dan kapanpun.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meluncurkan penerapan tanda tangan elektronik untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Yudianto di Jayapura, Jumat (21/1), mengatakan sistem aplikasi tanda tangan elektronik baru diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menggunakan versi dekstop atau komputer.
"Namun, ke depannya akan menggunakan versi 'mobile' (bergerak), karena akan ada pelatihan khusus bagi para pejabat terkait," katanya.
Dia menjelaskan pejabat terkait seperti gubernur, sekda, atau kepala OPD yang melakukan tanda tangan tentu akan dilatih supaya terbiasa melakukan tanda tangan secara elektronik.
"Dokumen yang ditandatangani secara elektronik pun dipastikan tidak mudah dimanipulasi atau diduplikasi," ujarnya.
Dia menjelaskan penerapan tanda tangan elektronik ini selain memangkas birokrasi sehingga pelayanan lebih cepat dan optimal, namun juga aman karena sistemnya sudah tertanam di dalam aplikasi itu sendiri.
"Bahkan ada dokumen yang tidak kelihatan tanda tangannya dan sudah dienkripsi," katanya.
Dia menambahkan dengan pelayanan berbasis elektronik, proses penandatangan dokumen secara elektronik dapat dilakukan oleh pejabat terkait di manapun dan kapanpun.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meluncurkan penerapan tanda tangan elektronik untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat.