Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menyepakati penyelesaian masalah di Myanmar harus mengutamakan keselamatan rakyat negara tersebut.
"Kita juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi," kata Presiden Jokowi di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong seusai menghadiri "Leaders’ Retreat" Indonesia-Singapura di tempat yang sama.
"Mengenai Myanmar kita sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 'Five Point Consensus'. Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua," ungkap Presiden.
Selain masalah Myanmar, Presiden Jokowi dan PM Lee juga melakukan tukar pandangan mengenai beberapa isu lain kawasan.
"Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya memperkuat kesatuan, cara kerja dan kelembagaan ASEAN agar ASEAN siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan," tambah Presiden.
Pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN tersebut menurut Presiden Jokowi agar ASEAN lebih tangguh dan mampu merespon berbagai tantangan baru di masa mendatang.
Lima Kesepakatan pemimpin ASEAN untuk penanganan krisis Myanmar itu disepakati pada ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang secara khusus membahas krisis Myanmar di Jakarta pada 24 April 2021.
Kelima poin konsensus tersebut yaitu: pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management).
Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
"Leaders’ Retreat" kali ini seharusnya diselenggarakan pada 2020 tapi karena ada pandemi COVID-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari ini.
Dalam pertemuan tersebut hadir juga sejumlah menteri dari masing-masing negara. Para menteri kabinet Indonesia Maju yang turut serta dalam pertemuan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Sementara itu, dari delegasi Singapura tampak hadir Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K. Shanmugam, Menteri Transportasi S. Iswaran, serta Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Tan See Leng.
"Kita juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi," kata Presiden Jokowi di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong seusai menghadiri "Leaders’ Retreat" Indonesia-Singapura di tempat yang sama.
"Mengenai Myanmar kita sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 'Five Point Consensus'. Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua," ungkap Presiden.
Selain masalah Myanmar, Presiden Jokowi dan PM Lee juga melakukan tukar pandangan mengenai beberapa isu lain kawasan.
"Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya memperkuat kesatuan, cara kerja dan kelembagaan ASEAN agar ASEAN siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan," tambah Presiden.
Pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN tersebut menurut Presiden Jokowi agar ASEAN lebih tangguh dan mampu merespon berbagai tantangan baru di masa mendatang.
Lima Kesepakatan pemimpin ASEAN untuk penanganan krisis Myanmar itu disepakati pada ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang secara khusus membahas krisis Myanmar di Jakarta pada 24 April 2021.
Kelima poin konsensus tersebut yaitu: pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management).
Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
"Leaders’ Retreat" kali ini seharusnya diselenggarakan pada 2020 tapi karena ada pandemi COVID-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari ini.
Dalam pertemuan tersebut hadir juga sejumlah menteri dari masing-masing negara. Para menteri kabinet Indonesia Maju yang turut serta dalam pertemuan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Sementara itu, dari delegasi Singapura tampak hadir Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K. Shanmugam, Menteri Transportasi S. Iswaran, serta Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Tan See Leng.