Jayapura (ANTARA) -
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua membentuk forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan satuan kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU), pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pemerintah daerah di Bumi Cenderawasih.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani di Jayapura, Rabu, mengatakan hal tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
"Di Papua kami baru ada tiga BLU yakni RS Marthen Indey, RS Bhayangkara dan Politeknik Penerbangan," katanya.
Menurut Burhani, selain BLU ada juga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mana kini sedang berkembang juga, meskipun miliknya Pemerintah Daerah namun pihaknya mempunyai kewajiban melakukan pembinaan sehingga bisa berkembang dengan BLU secara kemandirian.
"Jika masyarakat ada keluhan bisa disampaikan ke kami sehingga akan menjadi bahan perbaikan karena posisinya sebagai pengawas di BLU tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan BLU memberikan nuansa baru bagi instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan berorientasi pada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai bagian dari penerapan "new public management" di Indonesia.
"Dengan pola pengelolaan keuangan itulah yang sekarang kami kenal dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)," katanya lagi.
Dia menambahkan dengan terbentuknya forum tersebut adalah bagian dari DJP Papua dengan melakukan pembinaan terhadap BLU dan BLUD selama ini yang mana baru dilakukan pembinaan saja dan evaluasi kepada Satker tersebut namun ke depan itu lebih ke insentif kan.
"Ke depan ada beberapa inovasi yang kami lakukan,membentuk Whatshap Group, lalu inovasi terkait secara berkala, dan lainnya dengan, harapan kami BLU dapat berkembang," ujarnya lagi.
Sekadar diketahui pada kegiatan workshop badan layanan umum Torang juga dilakukan penandatanganan kesepahaman dengan Satker BLU di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertempat Aula DJP, Rabu (6/7).