DJPb Papua sebut realisasi belanja KL baru mencapai 33,22 persen

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan sampai dengan akhir semester satu, realisasi belanja seluruh Kementerian/Lembaga di wilayah setempat baru mencapai 33,22 persen, di mana angka ini masih di bawah target nasional sebesar 50 persen.

 

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani AS kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan dari alokasi anggaran jenis belanja, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah belanja modal yang realisasi masih sebesar 18,25 persen jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 40 persen, belanja barang 36,48 persen, lalu ada belanja bantuan sosial 22,80 persen dan belanja pegawai 46,10 persen.

"Berdasarkan kondisi indikator kinerja pelaksanaan anggaran masih kurang baik pada semester satu l tahun 2022 di Provinsi Papua," katanya pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester I tahun 2022.

 

Menurut Burhani, masih ada beberapa satuan kerja Kementerian/Lembaga yang kinerja pelaksanaannya melebihi target yang telah ditetapkan pada periode semester tahun 2022.

 

"Ini berdasarkan evaluasi kinerja yang kami lakukan pada pelaksanaan anggaran yang di monitoring melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)," ujarnya.

 

Dia menjelaskan sementara itu pihaknya mengaku tahun ini masih penuh dengan tantangan dikarenakan masih belum pulih dari pandemi COVID-19.

 

"Untuk itu dibutuhkan tekad yang tinggi dari pemerintah agar dapat menjaga taraf hidup masyarakat, terutama yang terkena dampak pandemi COVID-19," katanya lagi.

 

Dia menambahkan APBN pada 2022 menghadapi beberapa hambatan yang cukup menantang, antara lain keterbatasan ruang fiskal kemudian realisasi belanja mandatory dan non discretionary masih besar, lalu pembiayaan anggaran yang perlu dikendalikan dan lebih selektif serta kualitas belanja perlu ditingkatkan.

 

"Untuk melewati berbagai tantangan di tengah ketidakpastian perkembangan ekonomi global dan domestik, maka APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal harus dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja," ujarnya lagi.