Biak (ANTARA) - Masyarakat adat Saereri mendukung dan mengusulkan putra daerah adat Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser menjadi calon Pejabat Gubernur provinsi pemekaran Papua Tengah.
"DE Wabiser merupakan perwira tinggi penerbangan TNI AL pertama orang asli Papua punya andil banyak atas perjuangannya untuk pemekaran Papua Tengah melalui tim 502," ujar Panglima Adat Saereri Yosep Daud Korwa di Biak, Senin.
Ia mengakui, dengan latar belakang jenderal pensiunan TNI AL sudah pengalaman menjabat di lingkup organisasi TNI AL sehingga sangat layak diusulkan menjadi Pj Gubernur Papua Tengah.
Sebagai masyarakat adat Saereri, menurut Yosep, ia harus memberikan suport kepada putra daerah Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser supaya dapat diberikan kepercayaan pemerintah pusat untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah.
"Ini semua tentunya diserahkan sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah melalui keputusan Presiden," ucap Panglima Adat Saereri Yosep Daud Korwa.
Yosep menilai, adanya kebijakan pemerintah untuk memekarkan daerah otonom baru diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di Papua.
"Melalui pemekaran wilayah Papua bisa memberikan kesempatan kerja kepada putra putri orang asli Papua," ujarnya.
Berdasarkan data DPR RI pada Juni 2022 telah mengesahkan RUU tiga daerah otonom baru di Papua menjadi UU yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua.
"DE Wabiser merupakan perwira tinggi penerbangan TNI AL pertama orang asli Papua punya andil banyak atas perjuangannya untuk pemekaran Papua Tengah melalui tim 502," ujar Panglima Adat Saereri Yosep Daud Korwa di Biak, Senin.
Ia mengakui, dengan latar belakang jenderal pensiunan TNI AL sudah pengalaman menjabat di lingkup organisasi TNI AL sehingga sangat layak diusulkan menjadi Pj Gubernur Papua Tengah.
Sebagai masyarakat adat Saereri, menurut Yosep, ia harus memberikan suport kepada putra daerah Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser supaya dapat diberikan kepercayaan pemerintah pusat untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah.
"Ini semua tentunya diserahkan sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah melalui keputusan Presiden," ucap Panglima Adat Saereri Yosep Daud Korwa.
Yosep menilai, adanya kebijakan pemerintah untuk memekarkan daerah otonom baru diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di Papua.
"Melalui pemekaran wilayah Papua bisa memberikan kesempatan kerja kepada putra putri orang asli Papua," ujarnya.
Berdasarkan data DPR RI pada Juni 2022 telah mengesahkan RUU tiga daerah otonom baru di Papua menjadi UU yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua.