Wamena (ANTARA) - Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyatakan, realisasi program fisik dan nonfisik Tahun Anggaran 2022 di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sudah mencapai 90 persen.
Jhon Richard Banua di Wamena, Senin, mengutarakan harapannya agar sejumlah pihak ketiga yang melaksanakan program fisik dari pemerintah, segera menyampaikan tagihan kepada pemerintah agar dibayarkan.
"Hampir rata-rata kegiatan sudah 90 persen jadi semua bisa menagih," katanya.
Jhon mengakui pada beberapa minggu terakhir terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran sebagai akibat penyesuaian pelaporan dalam aplikasi namun ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) lebih semangat lagi sehingga penyerapan lebih cepat.
"Hari ini aplikasi itu sudah dibuka untuk pihak ke tiga boleh menagih, sehingga kami yakin penyerapan kita dalam satu minggu ke depan akan meningkat," katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jayawijaya Ludya Logo mengaku pihaknya telah memanggil pimpinan OPD untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan pengerjaan program fisik.
Seminggu setelah pertemuan itu, penyerapan anggaran di masing-masing OPD meningkat, terutama proyek nonfisik. Ludya memastikan staf Bappeda terus monitor langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan-kegiatan fisik untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
Ia mengakui sebagian besar kegiatan nonfisik yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah terserap walaupun belum 100 persen.
"Kepada OPD pengelola dana Otsus yang nonfisik, kalau memang kegiatannya sudah bisa berjalan, agar bisa lebih aktif supaya kelihatan progres penyerapan dana," katanya.
Ludya mengimbau pejabat pembuat komitmen (PPK) di masing-masing OPD mengecek kegiatan yang sudah direncanakan agar dilaksanakan.
"Mereka perlu cek kegiatan itu di lapangan sehingga kontraktor pemenang tender tidak santai karena waktu kerja maksimal kita satu bulan saja," kata Ludya.
Jhon Richard Banua di Wamena, Senin, mengutarakan harapannya agar sejumlah pihak ketiga yang melaksanakan program fisik dari pemerintah, segera menyampaikan tagihan kepada pemerintah agar dibayarkan.
"Hampir rata-rata kegiatan sudah 90 persen jadi semua bisa menagih," katanya.
Jhon mengakui pada beberapa minggu terakhir terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran sebagai akibat penyesuaian pelaporan dalam aplikasi namun ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) lebih semangat lagi sehingga penyerapan lebih cepat.
"Hari ini aplikasi itu sudah dibuka untuk pihak ke tiga boleh menagih, sehingga kami yakin penyerapan kita dalam satu minggu ke depan akan meningkat," katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jayawijaya Ludya Logo mengaku pihaknya telah memanggil pimpinan OPD untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan pengerjaan program fisik.
Seminggu setelah pertemuan itu, penyerapan anggaran di masing-masing OPD meningkat, terutama proyek nonfisik. Ludya memastikan staf Bappeda terus monitor langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan-kegiatan fisik untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
Ia mengakui sebagian besar kegiatan nonfisik yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah terserap walaupun belum 100 persen.
"Kepada OPD pengelola dana Otsus yang nonfisik, kalau memang kegiatannya sudah bisa berjalan, agar bisa lebih aktif supaya kelihatan progres penyerapan dana," katanya.
Ludya mengimbau pejabat pembuat komitmen (PPK) di masing-masing OPD mengecek kegiatan yang sudah direncanakan agar dilaksanakan.
"Mereka perlu cek kegiatan itu di lapangan sehingga kontraktor pemenang tender tidak santai karena waktu kerja maksimal kita satu bulan saja," kata Ludya.