Jayapura (ANTARA) - Sebanyak 30 rekomendasi dihasilkan dalam pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di wilayah adat Tabi sejak 24-30 Oktober 2022.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terpilih periode 2022-2027 Rukka Sombolinggi dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Senin, mengatakan salah satu poin yang dihasilkan ialah menarik pasukan non organik dari wilayah masyarakat adat di seluruh Indonesia.
“Kongres menuntut pemerintah menarik pasukan non organik dari wilayah adat khususnya yang berhadapan dengan konflik sumber daya alam dengan perusahan-perusahan dan proyek pembangunan,” katanya.
Menurut Rukka, banyak pasukan TNI dan Polri yang diduga dipaksa ikut mengamankan objek yang dibangun pemerintah dan korporasi.
Padahal kata dia, masyarakat tidak melawan investasi tetapi yang dilawan adalah paksaan pemerintah mengambil alih hutan dan lahan masyarakat adat dengan menggunakan aparat TNI-Polri untuk menakuti masyarakat adat.
Selain itu rekomendasi lainnya adalah meminta presiden membentuk kembali Satuan Tugas Masyarakat Adat (Satgas).
“Satgas ini sudah digagas sejak 2015 tetapi sampai dengan saat in belum dibentuk kembali,” ujarnya.
Rukka menjelaskan bahwa satgas masyarakat bertugas untuk mengurai peta jalan untuk penyelesaian konflik yang sedang terjadi dan menjadi jembatan untuk memulai konsolidasi dalam rangka perbaikan draf rancangan UU masyarakat adat yang ada di DPR RI saat ini.
“Rekomendasi lainnya ialah pemerintah harus menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di berbagai wilayah di Tanah Air,” katanya lagi.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terpilih periode 2022-2027 Rukka Sombolinggi dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Senin, mengatakan salah satu poin yang dihasilkan ialah menarik pasukan non organik dari wilayah masyarakat adat di seluruh Indonesia.
“Kongres menuntut pemerintah menarik pasukan non organik dari wilayah adat khususnya yang berhadapan dengan konflik sumber daya alam dengan perusahan-perusahan dan proyek pembangunan,” katanya.
Menurut Rukka, banyak pasukan TNI dan Polri yang diduga dipaksa ikut mengamankan objek yang dibangun pemerintah dan korporasi.
Padahal kata dia, masyarakat tidak melawan investasi tetapi yang dilawan adalah paksaan pemerintah mengambil alih hutan dan lahan masyarakat adat dengan menggunakan aparat TNI-Polri untuk menakuti masyarakat adat.
Selain itu rekomendasi lainnya adalah meminta presiden membentuk kembali Satuan Tugas Masyarakat Adat (Satgas).
“Satgas ini sudah digagas sejak 2015 tetapi sampai dengan saat in belum dibentuk kembali,” ujarnya.
Rukka menjelaskan bahwa satgas masyarakat bertugas untuk mengurai peta jalan untuk penyelesaian konflik yang sedang terjadi dan menjadi jembatan untuk memulai konsolidasi dalam rangka perbaikan draf rancangan UU masyarakat adat yang ada di DPR RI saat ini.
“Rekomendasi lainnya ialah pemerintah harus menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di berbagai wilayah di Tanah Air,” katanya lagi.