Jayapura (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua terus melakukan penataan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ada di wilayah setempat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) usai pembentukan tiga provinsi baru.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Imam Djuniawal di Jayapura, Senin, mengatakan untuk penataan sarana dan prasarana tersebut dimulai dari PPI Hamadi, Kota Jayapura Papua dengan membangun beberapa fasilitas penunjang.
“Usai pembentukan provinsi baru pada tiga daerah kami kehilangan beberapa PPI di Papua Selatan dan Papua Tengah sehingga kini DKP mulai melakukan pembenahan sarana dan prasarana,” katanya
Menurut Imam, untuk PPI Hamadi ada beberapa fasilitas yang telah dibangun yakni Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), air bersih, penataan lingkungan, kemudian membangun gedung pengawas dan membuat sentra kuliner.
“Dengan melakukan penataan pada sarana dan prasarana kami berharap potensi ikan di Kota Jayapura bisa meningkat sehingga ke depan dapat dilakukan ekspor,” ujarnya.
Dia menjelaskan Papua Induk kaya akan olahan laut namun perlu dilakukan penataan kembali Pelabuhan PPI dengan begitu hasilnya dapat lebih maksimal dalam pengelolaannya.
“Seperti di Kabupaten Waropen dengan kepiting, lalu Kepulauan Yapen produksi rumput laut, kemudian Supiori ikan dasar, Biak dengan tuna kecil, Sarmi dengan udang dan ikan tenggiri, Mamberamo Raya ada ikan kakap dan Kota Jayapura produksi tuna,” katanya.
Dia menambahkan fokus DKP untuk 2023 lebih ke penataan sarana dan prasarana sehingga potensi untuk ekspor dapat dilakukan.“Setelah PPI Hamadi, kami akan melakukan penataan Waiya di Kabupaten Jayapura, kemudian Pandoi di Biak Numfor, yang jelas intinya tahun ini ditargetkan Pelabuhan PPI akan dilakukan pembenahan,” ujarnya.