Jakarta (ANTARA) - Sebanyak enam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dikukuhkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Senin.
Anggota BP3OKP di antaranya
Alberth Yoku untuk Papua, Irene Manibuy Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen Papua Selatan, Pietrus Waine Papua Tengah, Hantor Matuan Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw Papua Barat Daya.
"Kami diberikan tugas selama lima tahun. Jadi, di awal ini, kami pasti turun ke setiap kabupaten, menjaring aspirasi program prioritas (yang diperlukan) di sana seperti apa untuk dilaporkan ke Wapres," kata Anggota BP3OKP perwakilan Papua Pegunungan Hantor Matuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Hantor mengatakan,
setiap tiga bulan pihaknya akan melaporkan provinsi Papua kepada Wapres. Dan, kemudian diteruskan kepada presiden untuk disampaikan ke menteri menjawab persoalan Papua.
Sesuai arahan wapres, lanjut dia, pihaknya akan berupaya untuk membangun perdamaian di Tanah Papua.
"Kami menjadi mitra strategis pejabat Papua seperti gubernur, bupati untuk meningkatkan kesejahteraan OAP, seperti apa sasaran pembangunan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang prioritas," katanya
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo mengatakan persoalan di Papua Pegunungan masalah sumber daya manusia yang belum mengerti dan mudah dipengaruhi pihak-pihak tidak bertanggungjawab.
Ia berharap, pemerintah pusat mempercepat pembangunan di Papua Pegunungan seperti
infrastruktur, khususnya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua.
Wapres Ma'ruf Amin kukuhkan enam perwakilan anggota BP3OKP
Anggota BP3OKP berfoto bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)
Anggota BP3OKP berfoto bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)