Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebutkan revisi terkait tata ruang wilayah akan lebih memperhatikan potensi-potensi ekonomi pasca terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang mana nantinya akan dapat menjadi sumber pendapatan baru di sembilan kabupaten kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Agus Yudianto di Jayapura, Senin, mengatakan kini pembahasan mengenai tata ruang wilayah masih sementara berproses.
“Pembahasan tersebut cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan provinsi DOB pada 30 Maret 2023,” katanya.
Menurut Jery, kini pihaknya sedang melakukan pembahasan lintas sektor di tingkat pusat beberapa waktu lalu.
“Dalam revisi tata ruang Provinsi Papua, kami juga memperhatikan potensi – potensi ekonomi yang sangat mungkin di kembangan yang tersebar pada dua wilayah adat Mamta dan Saireri,” ujarnya.
Dia menjelaskan selain potensi ekonomi yang menjadi perhatian serius yakni isu mengenai strategis kewilayahan dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan tata ruang yang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing serta berkelanjutan,” katanya lagi.
Dia menambahkan sedangkan untuk pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunggu dari Badan Pusat Statistik (BPS) pasca DOB , di mana belum dapat perkembangan terkini.
“Angka IPM yang dirilis oleh BPS masih menggunakan data Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota dan belum terpilah berdasarkan 4 provinsi hasil pemekaran di Provinsi Papua, sehingga Pemprov Papua menunggu rilis perkembangan IPM pasca DOB,” ujarnya lagi.