"USAID kolaborasi" mendorong kebijakan otonomi khusus Papua berbasis Gedsi

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) membuat program kolaborasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk mendorong kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat yang berbasis Gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gedsi).

“Yang kita lakukan di pemda bagaimana diberi pelatihan terkait perencanaan dan penganggaran Otsus Papua. Kita dukung pemerintah dan masyarakat, tetapi apapun kita lakukan harus melibatkan para Gedsi. Jadi pelatihan ASN dan peningkatan kualitas masyarakat kita harus libatkan mereka,” kata Direktur Proyek USAID kolaborasi Caroline Tupamahu di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Proyek kolaborasi membekali ASN agar siap hadapi kebijakan Otsus Papua melibatkan Gedsi.

 

Ia menegaskan, pembangunan Otsus Papua  tidak hanya untuk masyarakat yang normal secara fisik dan kaum laki-laki saja tetapi bagaimana pun, pembangunan harus libatkan seluruh warga Papua.

 

"Inilah mengapa teman-teman dilibatkan, dan  kerja sama merumuskan, bagaimana mempertemukan masyarakat dan pemerintah sehingga apa yang mereka sudah lakukan bisa dijembatani," ujarnya.
 

Sumber dana didapatkan dari USAID sebesar 10 juta dollar AS digunakan untuk pelatihan dan program berkolaborasi bersama LSM untuk meningkatkan mutu ASN serta pelayanan publik.

 

"Hasil USAID kolaborasi diharapkan pertemukan komunitas dengan pemda agar program dirancang di Rencana Anggaran Daerah (RAD). Apabila pemerintah sudah dikuatkan dan masyarakat lebih responsif aktif menyuarakan pendapatnya sehingga pembangunan otsus Papua tepat sasaran," katanya.

 

Konsorsium tentang Otsus Papua tak langsung terbentuk, tetapi melalui diskusi, dan rancangan penelitian melibatkan Gedsi menyusun RAD. Kita kuatkan secara organisasi para komunitas memperjuangkan hak-hak terakomodir program perencanaan dan penganggaran melibatkan mereka sebagai subjek.