Jayapura (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua mengatakan indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Papua dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencapai 55,85.
"Nilai tersebut diperbarui pada 9 September 2023 pukul 15.07 WIT," kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri A. Yudianto dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Minggu.
Menurut Jeri, nilai MCP Papua akan terus dikebut sejak awal pembukaan kegiatan rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi pada Senin 4 September 2023 yang masih berada di angka 40.
Dia menjelaskan pihaknya optimis nilai tersebut bakal terus mengalami kenaikan sehingga mencapai nilai maksimal yang ditargetkan Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sebab pengisian MCP yang masih berlangsung.
"Pengisian MCP dilakukan maraton dan dipusatkan di Kantor Gubernur Papua dan sudah mencapai 55,85 dan diharapkan ini akan terus naik sehingga bisa mencapai nilai 90 sesuai target Penjabat Gubernur," ujarnya.
Dia mengatakan dalam rapat koordinasi tersebut tidak hanya MCP Provinsi Papua yang digenjot tetapi juga pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
Dia menambahkan monitoring evaluasi pengisian MCP dipimpin langsung Inspektur Papua pada delapan area meliputi perencanaan dan penganggaran APBD serta pengadaan barang/jasa.
"Kemudian perizinan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah (BMD)," katanya.
Dia mengatakan selain MCP, pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta hasil Survei Penilaian Indikator (SPI) juga dilakukan.
Sekadar untuk diketahui MCP Papua pada 2022 mencapai nilai 56 sehingga pada 2023 dipastikan angka MCP Papua akan jauh lebih baik dibanding dari sebelumnya.
"Nilai tersebut diperbarui pada 9 September 2023 pukul 15.07 WIT," kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri A. Yudianto dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Minggu.
Menurut Jeri, nilai MCP Papua akan terus dikebut sejak awal pembukaan kegiatan rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi pada Senin 4 September 2023 yang masih berada di angka 40.
Dia menjelaskan pihaknya optimis nilai tersebut bakal terus mengalami kenaikan sehingga mencapai nilai maksimal yang ditargetkan Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sebab pengisian MCP yang masih berlangsung.
"Pengisian MCP dilakukan maraton dan dipusatkan di Kantor Gubernur Papua dan sudah mencapai 55,85 dan diharapkan ini akan terus naik sehingga bisa mencapai nilai 90 sesuai target Penjabat Gubernur," ujarnya.
Dia mengatakan dalam rapat koordinasi tersebut tidak hanya MCP Provinsi Papua yang digenjot tetapi juga pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
Dia menambahkan monitoring evaluasi pengisian MCP dipimpin langsung Inspektur Papua pada delapan area meliputi perencanaan dan penganggaran APBD serta pengadaan barang/jasa.
"Kemudian perizinan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah (BMD)," katanya.
Dia mengatakan selain MCP, pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta hasil Survei Penilaian Indikator (SPI) juga dilakukan.
Sekadar untuk diketahui MCP Papua pada 2022 mencapai nilai 56 sehingga pada 2023 dipastikan angka MCP Papua akan jauh lebih baik dibanding dari sebelumnya.