Jayapura (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menggelar "forum group discussion" (FGD) bersama pemangku kepentingan di Papua, Rabu, untuk menampung saran sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun daerah tersebut di masa mendatang.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Theo Litaay di Jayapura, Rabu, mengatakan dalam FGD tersebut pihaknya menerima masukan dari pemangku kepentingan di Papua, termasuk kantor berita, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan mahasiswa untuk bagaimana sebaiknya model komunikasi publik yang akan dikembangkan Kantor Staf Presiden (KSP).
"Sebenarnya tujuan FGD ini adalah kami bisa menerima masukan baik dari instansi, organisasi maupun pelaku pembangunan yang selama ini bekerja sama dengan KSP dalam pemberitaan terkait pembangunan di Papua," katanya.
Menurut Litaay, pihaknya menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena masukan yang diterima akan dirumuskan di dalam hasil yang kemudian direncanakan pada program pembangunan di Papua ke depan.
Dia menjelaskan selama ini komunikasi antara KSP bersama pemangku kepentingan di daerah berjalan cukup baik sehingga diharapkan dapat ditingkatkan dengan isu lain yang banyak dibahas, seperti usulan terkait perhatian pemerintah lebih banyak diberikan ke kampung, daerah perbatasan, dan isu kemiskinan.
"KSP juga memiliki program yang dinamakan Selasa Papua di mana semua humas kementerian dan lembaga di Indonesia pada hari itu fokus untuk memberitakan tentang Papua," ujarnya.
Dia menambahkan program tersebut didorong KSP sehingga ke depan perlu tambahan konten ataupun bisa berkolaborasi dengan konten kreator di Papua.
"Kami pikir ini usulan yang bagus karena semakin meningkatkan interaksi dengan generasi muda di Papua," katanya.
Senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy N. Tuturoong mengatakan pelaksanaan FGD Evaluasi dan Pengukuran Persepsi Para Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Komunikasi KSP dirasa perlu untuk mendapatkan umpan balik sekaligus pembelajaran.
"Tidak hanya untuk tenaga ahli KSP yang masih akan bertugas hingga setahun ke depan tetapi juga bagi siapapun yang akan mengawal pemerintahan pasca-Pemilu 2024," katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap melalui kegiatan itu terjadi kontinuitas dan perbaikan dalam metode ataupun narasi komunikasi pemerintah.
"Dengan turun langsung ke lapangan dan berdiskusi bersama pemangku kepentingan di daerah menjadi salah satu metode yang penting yang kami lakukan untuk mendapatkan masukan," ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Theo Litaay di Jayapura, Rabu, mengatakan dalam FGD tersebut pihaknya menerima masukan dari pemangku kepentingan di Papua, termasuk kantor berita, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan mahasiswa untuk bagaimana sebaiknya model komunikasi publik yang akan dikembangkan Kantor Staf Presiden (KSP).
"Sebenarnya tujuan FGD ini adalah kami bisa menerima masukan baik dari instansi, organisasi maupun pelaku pembangunan yang selama ini bekerja sama dengan KSP dalam pemberitaan terkait pembangunan di Papua," katanya.
Menurut Litaay, pihaknya menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena masukan yang diterima akan dirumuskan di dalam hasil yang kemudian direncanakan pada program pembangunan di Papua ke depan.
Dia menjelaskan selama ini komunikasi antara KSP bersama pemangku kepentingan di daerah berjalan cukup baik sehingga diharapkan dapat ditingkatkan dengan isu lain yang banyak dibahas, seperti usulan terkait perhatian pemerintah lebih banyak diberikan ke kampung, daerah perbatasan, dan isu kemiskinan.
"KSP juga memiliki program yang dinamakan Selasa Papua di mana semua humas kementerian dan lembaga di Indonesia pada hari itu fokus untuk memberitakan tentang Papua," ujarnya.
Dia menambahkan program tersebut didorong KSP sehingga ke depan perlu tambahan konten ataupun bisa berkolaborasi dengan konten kreator di Papua.
"Kami pikir ini usulan yang bagus karena semakin meningkatkan interaksi dengan generasi muda di Papua," katanya.
Senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy N. Tuturoong mengatakan pelaksanaan FGD Evaluasi dan Pengukuran Persepsi Para Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Komunikasi KSP dirasa perlu untuk mendapatkan umpan balik sekaligus pembelajaran.
"Tidak hanya untuk tenaga ahli KSP yang masih akan bertugas hingga setahun ke depan tetapi juga bagi siapapun yang akan mengawal pemerintahan pasca-Pemilu 2024," katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap melalui kegiatan itu terjadi kontinuitas dan perbaikan dalam metode ataupun narasi komunikasi pemerintah.
"Dengan turun langsung ke lapangan dan berdiskusi bersama pemangku kepentingan di daerah menjadi salah satu metode yang penting yang kami lakukan untuk mendapatkan masukan," ujarnya.