Jayapura (ANTARA) - Kepolisian Daerah Papua mengajak aparatur sipil negara, TNI, dan Polri bersama-sama menjaga netralitas pada Pemilu 2024 demi mewujudkan pesta demokrasi yang transparan dan berkualitas.
Kepala Biro SDM Polda Papua Kombes Pol. I Wayan Gede Ardana dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Selasa, mengatakan sebagai aparat penegak hukum, maka kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pemilu dan pilkada berlangsung.
“Dengan demikian, kami harus tetap menjaga netralitas dan objektivitas dalam bertindak," katanya.
Menurut Wayan, selain menjaga netralitas, maka perlu menyosialisasikan tindak pidana pemilu kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman warga terkait perbuatan yang dilarang saat pemilu.
Dia menjelaskan pihaknya bersama Bawaslu Papua telah melaksanakan sosialisasi tindak pidana pemilu, netralitas ASN, dan TNI-Polri pada Pemilu dan Pilkada 2024 di Jayapura, Senin (20/11).
"Kami berharap agar peserta yang mengikuti sosialisasi dapat menjadi agen perubahan dan dapat mendukung terlaksananya pemilu dan pilkada yang aman, damai, dan demokratis di Papua," ujarnya.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan sosialisasi tindak pidana pemilu dan netralitas ASN serta TNI-Polri pada Pemilu dan Pilkada 2024 adalah upaya yang sangat penting dalam menjaga integritas, netralitas maupun demokrasi dalam proses pemilihan umum di Indonesia.
“Pada pemilu dan pilkada kami harus memastikan bahwa prosesnya berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas serta keberlangsungan demokrasi negara Indonesia," katanya.
Kepala Biro SDM Polda Papua Kombes Pol. I Wayan Gede Ardana dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Selasa, mengatakan sebagai aparat penegak hukum, maka kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pemilu dan pilkada berlangsung.
“Dengan demikian, kami harus tetap menjaga netralitas dan objektivitas dalam bertindak," katanya.
Menurut Wayan, selain menjaga netralitas, maka perlu menyosialisasikan tindak pidana pemilu kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman warga terkait perbuatan yang dilarang saat pemilu.
Dia menjelaskan pihaknya bersama Bawaslu Papua telah melaksanakan sosialisasi tindak pidana pemilu, netralitas ASN, dan TNI-Polri pada Pemilu dan Pilkada 2024 di Jayapura, Senin (20/11).
"Kami berharap agar peserta yang mengikuti sosialisasi dapat menjadi agen perubahan dan dapat mendukung terlaksananya pemilu dan pilkada yang aman, damai, dan demokratis di Papua," ujarnya.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan sosialisasi tindak pidana pemilu dan netralitas ASN serta TNI-Polri pada Pemilu dan Pilkada 2024 adalah upaya yang sangat penting dalam menjaga integritas, netralitas maupun demokrasi dalam proses pemilihan umum di Indonesia.
“Pada pemilu dan pilkada kami harus memastikan bahwa prosesnya berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas serta keberlangsungan demokrasi negara Indonesia," katanya.