Jayapura (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua segera menyelesaikan tunggakan mahasiswa penerima Beasiswa Unggul Papua 2023.
"Kami sementara melakukan validasi data untuk menyelesaikan masalah tunggakan biaya studi dan biaya hidup mahasiswa penerima Beasiswa Unggul pada periode Juli-Desember 2023," kata Kepala BPSDM Papua Aryoko Rumaropen di Jayapura, Selasa.
Menurut Rumaropen, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan panitia khusus (Pansus) beasiswa Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Senin (27/11) guna membahas penyelesaian tunggakan beasiswa tersebut.
"Dalam pertemuan itu kami juga diminta untuk secepatnya bisa menyelesaikan validasi data untuk memastikan penyelesaian pembayaran pembiayaan penerima beasiswa yang menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu BPSDM Papua akan melakukan validasi data dari jumlah 1.718 penerima untuk mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan pada Juli-Desember 2023.
"Kemudian data itu dikorelasikan dengan keuangan yang kemudian disiapkan oleh pemerintah Papua dan akan lakukan proses pembayaran secepatnya," kayanya lagi.
Dia menambahkan sementara dalam rangka kelanjutan dari program beasiswa pada 2024 atas inisiatif jadwal kerja dari pansus beasiswa maka akan dilakukan rapat guna membahasnya.
"Hal lain juga menjadi harapan dari orang tua mahasiswa agar masalah ini tidak berhenti sampai pada proses pembayaran di Desember 2023 tetapi dapat berlanjut bagi anak-anak yang sementara melalukan pendidikan," ujarnya.
Ketua Pansus Beasiswa DPRP, Fauzun Nihayah mengatakan dana untuk pembiayaan tunggakan pada Juli-Desember 2023 tinggal menunggu validasi data dari BPSDM.
"Karena diketahui data saat ini dimiliki oleh forum orang tua mahasiswa penerima Beasiswa Unggul Papua itu masih simpang siur data belum valid," katanya.
Menurut Fauzun, data yang belum valid inilah yang membuat pansus beasiswa DPRP telah merekomendasikan agar BPSDM segera bekerjasama melakukan finalisasi data.
Dia menjelaskan pada hasil rapat sebelumnya disampaikan bahwa simulasi anggaran yang dibutuhkan saat ini mencapai Rp101 miliar dan telah berubah menjadi Rp123 miliar lebih itu artinya datanya belum jelas.
"Sehingga Pansus menginginkan agar datanya valid sehingga masalah ini harus selesaikan validasi data terlebih dulu baru merekomendasikan untuk lakukan pembayaran," ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya meminta kepada para mahasiswa penerima beasiswa untuk tidak kuatir sebab anggarannya telah tersedia.
"Kami sementara melakukan validasi data untuk menyelesaikan masalah tunggakan biaya studi dan biaya hidup mahasiswa penerima Beasiswa Unggul pada periode Juli-Desember 2023," kata Kepala BPSDM Papua Aryoko Rumaropen di Jayapura, Selasa.
Menurut Rumaropen, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan panitia khusus (Pansus) beasiswa Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Senin (27/11) guna membahas penyelesaian tunggakan beasiswa tersebut.
"Dalam pertemuan itu kami juga diminta untuk secepatnya bisa menyelesaikan validasi data untuk memastikan penyelesaian pembayaran pembiayaan penerima beasiswa yang menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu BPSDM Papua akan melakukan validasi data dari jumlah 1.718 penerima untuk mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan pada Juli-Desember 2023.
"Kemudian data itu dikorelasikan dengan keuangan yang kemudian disiapkan oleh pemerintah Papua dan akan lakukan proses pembayaran secepatnya," kayanya lagi.
Dia menambahkan sementara dalam rangka kelanjutan dari program beasiswa pada 2024 atas inisiatif jadwal kerja dari pansus beasiswa maka akan dilakukan rapat guna membahasnya.
"Hal lain juga menjadi harapan dari orang tua mahasiswa agar masalah ini tidak berhenti sampai pada proses pembayaran di Desember 2023 tetapi dapat berlanjut bagi anak-anak yang sementara melalukan pendidikan," ujarnya.
Ketua Pansus Beasiswa DPRP, Fauzun Nihayah mengatakan dana untuk pembiayaan tunggakan pada Juli-Desember 2023 tinggal menunggu validasi data dari BPSDM.
"Karena diketahui data saat ini dimiliki oleh forum orang tua mahasiswa penerima Beasiswa Unggul Papua itu masih simpang siur data belum valid," katanya.
Menurut Fauzun, data yang belum valid inilah yang membuat pansus beasiswa DPRP telah merekomendasikan agar BPSDM segera bekerjasama melakukan finalisasi data.
Dia menjelaskan pada hasil rapat sebelumnya disampaikan bahwa simulasi anggaran yang dibutuhkan saat ini mencapai Rp101 miliar dan telah berubah menjadi Rp123 miliar lebih itu artinya datanya belum jelas.
"Sehingga Pansus menginginkan agar datanya valid sehingga masalah ini harus selesaikan validasi data terlebih dulu baru merekomendasikan untuk lakukan pembayaran," ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya meminta kepada para mahasiswa penerima beasiswa untuk tidak kuatir sebab anggarannya telah tersedia.