Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyosialisasikan transformasi digital layanan haji bagi para pemangku kepentingan khususnya petugas kehumasan yang meliputi syarat istithaah kesehatan haji dan layanan haji transit Jayapura, di Kota Jayapura, Rabu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Papua Klemens Taran di Jayapura, Rabu mengatakan transformasi digital merupakan solusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji seperti mempermudah proses pendaftaran dan administrasi.
"Transformasi digital juga menjadi konsentrasi dari Kementerian Agama RI terkait dengan pengelolaan jamaah haji dan itu menjadi salah satu program prioritas pada 2023," katanya.
Menurut Taran, dalam pengelolaan jamaah haji memang Tarakan untuk menghindari tatap muka langsung guna menghindari permasalahan selama proses pengelolaannya.
"Sehingga pengelolaan jamaah secara digitalisasi kemudian memungkinkan jamaah untuk berkomunikasi langsung dengan pihak penyedia baik di Indonesia maupun di Arab Saudi," ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengarahkan pemangku kepentingan khususnya petugas humas dan juga media massa untuk terlibat dalam sosialisasi terkait transformasi digital layanan haji yang kemudian dilaksanakan para jamaah.
"Mulai dari proses pendaftaran hingga ke tahapan perjalanan hingga sampai ke tanah suci," katanya lagi.
"Kami mempunyai sumber daya manusia yang cukup kuat dan siap baik di tingkat provinsi tetapi juga di setiap kabupaten kota siap dalam penggunaan teknologi," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Papua Klemens Taran di Jayapura, Rabu mengatakan transformasi digital merupakan solusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji seperti mempermudah proses pendaftaran dan administrasi.
"Transformasi digital juga menjadi konsentrasi dari Kementerian Agama RI terkait dengan pengelolaan jamaah haji dan itu menjadi salah satu program prioritas pada 2023," katanya.
Menurut Taran, dalam pengelolaan jamaah haji memang Tarakan untuk menghindari tatap muka langsung guna menghindari permasalahan selama proses pengelolaannya.
"Sehingga pengelolaan jamaah secara digitalisasi kemudian memungkinkan jamaah untuk berkomunikasi langsung dengan pihak penyedia baik di Indonesia maupun di Arab Saudi," ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengarahkan pemangku kepentingan khususnya petugas humas dan juga media massa untuk terlibat dalam sosialisasi terkait transformasi digital layanan haji yang kemudian dilaksanakan para jamaah.
"Mulai dari proses pendaftaran hingga ke tahapan perjalanan hingga sampai ke tanah suci," katanya lagi.
"Kami mempunyai sumber daya manusia yang cukup kuat dan siap baik di tingkat provinsi tetapi juga di setiap kabupaten kota siap dalam penggunaan teknologi," ujarnya.