Jayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jayapura Papua menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk pelayanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Jayapura.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari di Jayapura Selasa mengatakan, jumlah anggaran tersebut menurun karena pada 2023 pihaknya menganggarkan Rp7 miliar, namun yang terserap hanya Rp4 miliar.
"Tahun ini kami menyiapkan Rp6 miliar, sehingga dengan anggaran yang ada kami akan mengutamakan klaim 2024 untuk dibayarkan karena itu sesuai aturan keuangan," katanya.
Menurut Sri, anggaran Rp7 miliar yang tidak terserap pada 2023 lalu itu dikarenakan banyak pasien yang datang berobat ke rumah sakit belum memiliki KTP, sebab hal itu merupakan ketentuan dalam pelayanan kesehatan.
"Untuk itu kami harap supaya setiap warga yang mau berobat namun tidak memiliki KTP bisa menghubungi kami supaya kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat," katanya.
Dia menjelaskan pula bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan semua rumah sakit di Kota Jayapura terkait pelayanan kesehatan bagi warga Port Numbay tersebut.
"Termasuk RSUD Dok II Jayapura, jika ada warga yang dirawat di sana namun pihak rumah sakit meminta untuk dibayarkan dan pasien tidak mampu membayar bisa menghubungi kami maka langsung kami bayar," katanya lagi.
Dia berharap ke depan pelayanan kesehatan di Kota Jayapura bisa berjalan secara lebih optimal, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan bisa lebih baik lagi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari di Jayapura Selasa mengatakan, jumlah anggaran tersebut menurun karena pada 2023 pihaknya menganggarkan Rp7 miliar, namun yang terserap hanya Rp4 miliar.
"Tahun ini kami menyiapkan Rp6 miliar, sehingga dengan anggaran yang ada kami akan mengutamakan klaim 2024 untuk dibayarkan karena itu sesuai aturan keuangan," katanya.
Menurut Sri, anggaran Rp7 miliar yang tidak terserap pada 2023 lalu itu dikarenakan banyak pasien yang datang berobat ke rumah sakit belum memiliki KTP, sebab hal itu merupakan ketentuan dalam pelayanan kesehatan.
"Untuk itu kami harap supaya setiap warga yang mau berobat namun tidak memiliki KTP bisa menghubungi kami supaya kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat," katanya.
Dia menjelaskan pula bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan semua rumah sakit di Kota Jayapura terkait pelayanan kesehatan bagi warga Port Numbay tersebut.
"Termasuk RSUD Dok II Jayapura, jika ada warga yang dirawat di sana namun pihak rumah sakit meminta untuk dibayarkan dan pasien tidak mampu membayar bisa menghubungi kami maka langsung kami bayar," katanya lagi.
Dia berharap ke depan pelayanan kesehatan di Kota Jayapura bisa berjalan secara lebih optimal, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan bisa lebih baik lagi.