Biak (ANTARA) - Dewan Adat Papua (DAP) berharap, di era kepemimpinan Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia mampu meningkatkan kesejahteraan warga lokal orang asli Papua (OAP).
"Dalam 100 hari kepemimpinan Pj Bupati Sofia Bonsapia dapat menata sistem birokrasi Pemkab Biak Numfor yang bersih dan profesional," harap Ketua Dewan Adat Papua Mananwir Yan Pieter Yerangga di Biak, Minggu.
Ia mengatakan, Kabupaten Biak Numfor sebagai daerah paling pertama kali mengenal peradaban Injil 1855 tetapi warganya masih ada hidup di bawah garis kemiskinan.
Padahal sumber daya alam hutan,laut dan daratan dimiliki Biak, menurut Yerangga, sangat melimpah potensinya tetapi masih belum optimal diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat orang asli Papua.
"Saya bersama masyarakat adat inginkan Pj Bupati Sofia Bonsapia untuk kewenangan menata sistem birokrasi pemerintahan yang lebih baik," harap Yerangga.
Diakuinya, Pj Bupati Sofia Bonsapia dapat meningkatkan konsolidasi birokrasi pemerintahan yang lebih transparan dan memperhatikan kebutuhan orang asli Papua.
"Tugas diberikan Pemerintah Provinsi Papua dan Kemendagri kepada Pj Bupati Biak Sofia Bonsapia menjadi tolok ukur keberhasilannya menata sistem birokrasi Pemkab Biak Numfor," katanya.
Pj Bupati Sofia Bonsapia hingga saat ini telah melakukan konsolidasi tugasnya dengan menggelar ramah tamah bersama pimpinan dan anggota DPRD, BP Klasis GKI Biak Selatan, BP AM Sinode wilayah II, tokoh adat, tokoh perempuan dan Forkompinda sebagai bentuk kerja sama membangun Biak Numfor.
"Dalam 100 hari kepemimpinan Pj Bupati Sofia Bonsapia dapat menata sistem birokrasi Pemkab Biak Numfor yang bersih dan profesional," harap Ketua Dewan Adat Papua Mananwir Yan Pieter Yerangga di Biak, Minggu.
Ia mengatakan, Kabupaten Biak Numfor sebagai daerah paling pertama kali mengenal peradaban Injil 1855 tetapi warganya masih ada hidup di bawah garis kemiskinan.
Padahal sumber daya alam hutan,laut dan daratan dimiliki Biak, menurut Yerangga, sangat melimpah potensinya tetapi masih belum optimal diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat orang asli Papua.
"Saya bersama masyarakat adat inginkan Pj Bupati Sofia Bonsapia untuk kewenangan menata sistem birokrasi pemerintahan yang lebih baik," harap Yerangga.
Diakuinya, Pj Bupati Sofia Bonsapia dapat meningkatkan konsolidasi birokrasi pemerintahan yang lebih transparan dan memperhatikan kebutuhan orang asli Papua.
"Tugas diberikan Pemerintah Provinsi Papua dan Kemendagri kepada Pj Bupati Biak Sofia Bonsapia menjadi tolok ukur keberhasilannya menata sistem birokrasi Pemkab Biak Numfor," katanya.
Pj Bupati Sofia Bonsapia hingga saat ini telah melakukan konsolidasi tugasnya dengan menggelar ramah tamah bersama pimpinan dan anggota DPRD, BP Klasis GKI Biak Selatan, BP AM Sinode wilayah II, tokoh adat, tokoh perempuan dan Forkompinda sebagai bentuk kerja sama membangun Biak Numfor.