Biak (ANTARA) - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menurunkan kasus stunting terendah di Tanah Papua hingga 6,11 persen menjadi percontohan kabupaten/kota di daerah itu.
"Delapan aksi stunting yang dijalankan Pemkab Biak Numfor telah mampu memberikan hasil nyata penurunan stunting anak," kata Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Papua Nerius Auparai di Biak, Senin.
Ia mengungkapkan penurunan stunting dapat nyata terjadi karena adanya kerja kolaboratif dan melibatkan semua organisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan, TNI/Polri, tokoh adat hingga BUMN/BUMD.
Bahkan, pihak Pemkab Biak Numfor, lanjut dia, juga melibatkan organisasi keagamaan BP Klasis Biak Selatan, BP Sinode Am GKI di Tanah Papua wilayah III serta Buddha Tzu Chi.
"Kami harapkan tahun ini kasus stunting di Kabupaten Biak Numfor bisa tercapai nol sesuai target," katanya.
Penjabat Bupati Biak Sofia Bonsapia berharap, kolaborasi penanganan stunting antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Biak Numfor.
"Penanganan stunting anak di Kabupaten Biak Numfor menjadi agenda nasional pemerintah sehingga perlu kerja sama yang harmonis mewujudkan Biak nol stunting," sebut Pj Bupati Sofia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana(DP3AKB) Johanna Nap mengatakan Pemkab Biak Numfor telah menjalankan delapan aksi konvergensi penanganan stunting anak.
"Aksi tiga penanganan stunting yakni rembuk stunting dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk satuan TNI/Polri,BUMN/BUMD, lembaga keagamaan, Kadistrik hingga organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Biak Numfor," kata Johanna Nap.
Rembuk stunting aksi tiga penanganan stunting anak di Kabupaten Biak Numfor dibuka Penjabat Bupati Sofia Bonsapia.
"Delapan aksi stunting yang dijalankan Pemkab Biak Numfor telah mampu memberikan hasil nyata penurunan stunting anak," kata Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Papua Nerius Auparai di Biak, Senin.
Ia mengungkapkan penurunan stunting dapat nyata terjadi karena adanya kerja kolaboratif dan melibatkan semua organisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan, TNI/Polri, tokoh adat hingga BUMN/BUMD.
Bahkan, pihak Pemkab Biak Numfor, lanjut dia, juga melibatkan organisasi keagamaan BP Klasis Biak Selatan, BP Sinode Am GKI di Tanah Papua wilayah III serta Buddha Tzu Chi.
"Kami harapkan tahun ini kasus stunting di Kabupaten Biak Numfor bisa tercapai nol sesuai target," katanya.
Penjabat Bupati Biak Sofia Bonsapia berharap, kolaborasi penanganan stunting antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Biak Numfor.
"Penanganan stunting anak di Kabupaten Biak Numfor menjadi agenda nasional pemerintah sehingga perlu kerja sama yang harmonis mewujudkan Biak nol stunting," sebut Pj Bupati Sofia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana(DP3AKB) Johanna Nap mengatakan Pemkab Biak Numfor telah menjalankan delapan aksi konvergensi penanganan stunting anak.
"Aksi tiga penanganan stunting yakni rembuk stunting dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk satuan TNI/Polri,BUMN/BUMD, lembaga keagamaan, Kadistrik hingga organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Biak Numfor," kata Johanna Nap.
Rembuk stunting aksi tiga penanganan stunting anak di Kabupaten Biak Numfor dibuka Penjabat Bupati Sofia Bonsapia.