Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat menyebutkan realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan di semester pertama 2024 baru mencapai 35 persen yang tergolong masih rendah.
Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Papua Alex Kapisa, di Jayapura, Minggu, mengatakan oleh sebab itu pihaknya mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar melakukan pelaporan secara berkala.
“Ini berkaitan dengan capaian kinerja Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, untuk itu seluruh OPD wajib memberikan laporan yang maksimal serta kinerja yang lebih baik,” katanya pula.
Menurut Alex, untuk menggenjot capaian tersebut pihaknya mendorong semua OPD agar tertib dalam pelaporan realisasinya dan setiap minggu wajib memberikan laporan. “Sehingga akan mempengaruhi realisasi secara keseluruhan,” ujarnya.
Dia menjelaskan penyerapan dana ini terkait sumber pembiayaan, karena ada OPD yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Otsus yang berkaitan dengan ketersediaan dananya.
“Jika ketersediaan anggarannya terlambat, maka realisasi juga akan terlambat seperti Otsus pertama ini baru saja turun sehingga ini mempengaruhi realisasi secara keseluruhan,” katanya lagi.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar di semester kedua ini seluruh OPD bisa melakukan gebrakan dalam mendorong capaian realisasi anggaran Provinsi Papua bisa lebih maksimal.