Gubernur Papua harap BPK bantu mewujudkan keuangan yang akuntabel

Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat dapat terus membantu mewujudkan keuangan pemerintah provinsi Papua yang yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini disampaikan usai menyaksikan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Papua yakni Martuama Saragi kepada pejabat baru Dwi Sabardiana bertempat di Kantor Gubernur Kota Jayapura, Papua, Senin.

"Tantangan pengelolaan keuangan daerah di Papua berbeda dari daerah lainnya, untuk itu pemahaman tentang kondisi sosial budaya, geografis, kondisi masyarakat setempat juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan itu sendiri," katanya.

Menurut Ridwan, dengan dukungan dan sinergi bersama ini maka ke depan upaya perolehan opini yang lebih baik dapat terwujud. 

"Hingga kini pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 12 dan tersisa satu yang memperoleh Opini Disclaimer yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk itu pihaknya berharap agar dukungan dari kepala BPK yang baru untuk bisa bersinergi dan mendorong perubahan atas opini tersebut.

"Kami juga minta kepada Pemerintah Kabupaten Waropen wajib meningkatkan komunikasi dan konsultasi kepada BPK RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Papua agar sama-sama bersinergi dalam upaya meningkatkan perolehan Opini yang lebih baik,” katanya.

Dia menambahkan, opini bukan merupakan hadiah dari BPK RI, namun merupakan buah kerja keras pimpinan daerah beserta jajarannya dalam memperbaiki secara terus menerus tata kelola keuangan daerah.