Sentani (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat, menandatangani nota kesepahaman tentang Kebijakan Umun Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya R. Talantan dan Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa, disaksikan sejumlah anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jayapura.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya R. Talantan mengatakan meskipun nota kesepahaman KUA-PPAS telah ditandatangani, tetapi sebenarnya pihak eksekutif belum menyerahkan materi kepada legislatif karena masih memasukkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada setiap OPD.
"Mungkin besok atau hari Senin (30/9) materinya sudah diserahkan ke DPRD. Tetapi, intinya bagaimana anggaran induk ini bisa digunakan masing-masing OPD, terutama OPD-OPD penghasil PAD, sehingga mereka menggunakan dana sesuai pagu anggaran yang diterima hingga menghasilkan PAD dengan tidak menghasilkan silpa lagi," katanya.
Menurut Cintiya, anggaran yang ditandatangani pada anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun.
"Ini hanya teknis sebab masih ada laporan dari Badan Anggaran (Banggar) yang secara spesifik hingga turun ke lapangan untuk melihat nilai-nilai kegiatannya," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan mengenai materi yang belum diberikan kepada pihak legislatif, sebenarnya hanya materi RKA karena masih ada selisih.
"Malam ini dicetak sehingga besok sudah bisa diberikan karena seharusnya yang ditunggu RKA. Namun, masih ada selisih angka yang masih dihitung TAPD sehingga materi tidak diberikan. Tetapi, itu semua sudah bisa diperbaiki hari ini juga sehingga besok pagi bisa diserahkan," katanya.
Dia menambahkan anggaran induk 2025 sama peruntukannya dengan sebelumnya sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahun berjalan.
"Jadi pagu anggaran masih sama dengan 2024 dan nilainya tetap Rp1,5 triliun, dengan harapan kita akan mengoptimalkan penyerapan lebih baik lagi," ujarnya.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya R. Talantan dan Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa, disaksikan sejumlah anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jayapura.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya R. Talantan mengatakan meskipun nota kesepahaman KUA-PPAS telah ditandatangani, tetapi sebenarnya pihak eksekutif belum menyerahkan materi kepada legislatif karena masih memasukkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada setiap OPD.
"Mungkin besok atau hari Senin (30/9) materinya sudah diserahkan ke DPRD. Tetapi, intinya bagaimana anggaran induk ini bisa digunakan masing-masing OPD, terutama OPD-OPD penghasil PAD, sehingga mereka menggunakan dana sesuai pagu anggaran yang diterima hingga menghasilkan PAD dengan tidak menghasilkan silpa lagi," katanya.
Menurut Cintiya, anggaran yang ditandatangani pada anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun.
"Ini hanya teknis sebab masih ada laporan dari Badan Anggaran (Banggar) yang secara spesifik hingga turun ke lapangan untuk melihat nilai-nilai kegiatannya," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan mengenai materi yang belum diberikan kepada pihak legislatif, sebenarnya hanya materi RKA karena masih ada selisih.
"Malam ini dicetak sehingga besok sudah bisa diberikan karena seharusnya yang ditunggu RKA. Namun, masih ada selisih angka yang masih dihitung TAPD sehingga materi tidak diberikan. Tetapi, itu semua sudah bisa diperbaiki hari ini juga sehingga besok pagi bisa diserahkan," katanya.
Dia menambahkan anggaran induk 2025 sama peruntukannya dengan sebelumnya sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahun berjalan.
"Jadi pagu anggaran masih sama dengan 2024 dan nilainya tetap Rp1,5 triliun, dengan harapan kita akan mengoptimalkan penyerapan lebih baik lagi," ujarnya.