Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mengharapkan penetapan batas administrasi pemerintah kampung (Pemkam) menggunakan kartometrik dapat berjalan maksimal.
Guna memaksimalkan proses penetapan dan penegasan batas administrasi pemkab secara kartometrik maka Pemkab Jayapura melibatkan PT Geoland Mapping Tecnology.
Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Minggu, mengatakan metode kartometrik adalah menentukan batas wilayah dengan menelusuri dan menarik garis batas pada peta kerja.
“Metode ini juga dilakukan dengan menghitung posisi titik, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geopasial sebagai pendukung,” katanya.
Menurut Penjabat Bupati Siriwa, kegiatan ini juga untuk menyamakan tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan kampung di daerah ini.
“Kami berharap supaya pemerintahan yang ada baik di kabupaten, distrik, kampung bahkan juga nanti di pusat butuh pemahaman yang sama untuk bagaimana menetapkan batas-batas administrasi pemkam,” ujarnya.
Dia menjelaskan ada beberapa hal penting dalam rangka bagaimana penetapan dan penegasan batas administrasi kampung supaya dapat dilakukan pemekaran kampung.
“Dengan luas wilayah Kabupaten Jayapura maka kampung yang luas dengan penduduk mencukupi maka bisa dilakukan pemekaran, maka proses itu diawali dengan pengukuran batas administrasi pemkam,” katanya.
Dia mengharapkan proses ini dapat didukung oleh masyarakat adat di 139 kampung dan lima kelurahan sehingga tidak menjadi permasalahan saat petugas pengukuran tiba di lokasi.
“Kami sangat berharap ke depan luas setiap kampung terdata baik dan tersimpan baik sebagai dokumen daerah untuk kepentingan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Guna memaksimalkan proses penetapan dan penegasan batas administrasi pemkab secara kartometrik maka Pemkab Jayapura melibatkan PT Geoland Mapping Tecnology.
Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Minggu, mengatakan metode kartometrik adalah menentukan batas wilayah dengan menelusuri dan menarik garis batas pada peta kerja.
“Metode ini juga dilakukan dengan menghitung posisi titik, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geopasial sebagai pendukung,” katanya.
Menurut Penjabat Bupati Siriwa, kegiatan ini juga untuk menyamakan tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan kampung di daerah ini.
“Kami berharap supaya pemerintahan yang ada baik di kabupaten, distrik, kampung bahkan juga nanti di pusat butuh pemahaman yang sama untuk bagaimana menetapkan batas-batas administrasi pemkam,” ujarnya.
Dia menjelaskan ada beberapa hal penting dalam rangka bagaimana penetapan dan penegasan batas administrasi kampung supaya dapat dilakukan pemekaran kampung.
“Dengan luas wilayah Kabupaten Jayapura maka kampung yang luas dengan penduduk mencukupi maka bisa dilakukan pemekaran, maka proses itu diawali dengan pengukuran batas administrasi pemkam,” katanya.
Dia mengharapkan proses ini dapat didukung oleh masyarakat adat di 139 kampung dan lima kelurahan sehingga tidak menjadi permasalahan saat petugas pengukuran tiba di lokasi.
“Kami sangat berharap ke depan luas setiap kampung terdata baik dan tersimpan baik sebagai dokumen daerah untuk kepentingan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.