Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana supaya lebih tepat sasaran dalam membantu masyarakat setempat.
"Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia," ujar Asisten I Sekretaris Daerah Biak Numfor Semuel Rumaikeuw usai membuka pelatihan SOP bencana di Biak, Senin.
Dampak bencana alam, lanjut dia, dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
"Melalui penyusunan SOP, penanggulangan bencana diharapkan lebih cepat dan dapat meringankan kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia mengharapkan pemangku kepentingan tentang kebencanaan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan SOP bencana alam.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Penyusunan SOP Arilta Laundi mengatakan, tujuan pembuatan standar operasional prosedur untuk menyatukan kerja dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat.
"Metode penyusunan SOP kebencanaan yakni ceramah, diskusi, dan tanya jawab," katanya.
Pelaksana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Biak Lod Jensenem berharap peserta pembuatan SOP bencana alam dapat memberikan informasi terkait dengan pengelolaan bencana alam.
"Sebanyak 100 orang berasal dari komponen masyarakat, organisasi relawan bencana, Basarnas, BMKG, kepala kampung, dan kepala distrik," ujarnya.
"Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia," ujar Asisten I Sekretaris Daerah Biak Numfor Semuel Rumaikeuw usai membuka pelatihan SOP bencana di Biak, Senin.
Dampak bencana alam, lanjut dia, dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
"Melalui penyusunan SOP, penanggulangan bencana diharapkan lebih cepat dan dapat meringankan kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia mengharapkan pemangku kepentingan tentang kebencanaan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan SOP bencana alam.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Penyusunan SOP Arilta Laundi mengatakan, tujuan pembuatan standar operasional prosedur untuk menyatukan kerja dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat.
"Metode penyusunan SOP kebencanaan yakni ceramah, diskusi, dan tanya jawab," katanya.
Pelaksana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Biak Lod Jensenem berharap peserta pembuatan SOP bencana alam dapat memberikan informasi terkait dengan pengelolaan bencana alam.
"Sebanyak 100 orang berasal dari komponen masyarakat, organisasi relawan bencana, Basarnas, BMKG, kepala kampung, dan kepala distrik," ujarnya.