Jayapura (ANTARA) -
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua gencar menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, guna mewujudkan layanan digital secara terintegrasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto di Jayapura Senin mengatakan, penerapan SPBE yang dilakukan ini juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba".
“Apalagi SPBE menjadi landasan digitalisasi pelayanan pemerintahan di Indonesia, oleh sebab itu sosialisasi kebijakan tata kelola Teknologi Informatika -TIK- dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, transformasi digital, dan keterpaduan layanan digital di pemerintah daerah penting dilakukan,” katanya.
Menurut Jeri, digitalisasi pemerintahan tidak hanya menciptakan tata kelola yang transparan, inklusif, dan efisien, tetapi juga mendorong terwujudnya layanan digital nasional yang terintegrasi.
“Hal ini memerlukan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu di antara instansi pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan yang lebih sistematis, sederhana, dan efektif,” ujarnya.
Dia menjelaskan, namun dalam praktik, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan, terutama pada level pemerintah daerah, akibat masih kurangnya pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan kapasitas teknis, dan pengelolaan data yang belum standar.
“Sehingga hal ini sering menjadi kendala utama, oleh karena itu acara sosialisasi dan asistensi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan SPBE secara optimal,” katanya.
Dia menambahkan, untuk itu pemerintah mengajak seluruh pihak untuk menjadikan sosialisasi tersebut sebagai momentum sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari bersama-sama mendorong transformasi digital yang tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga alat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Papua,” ujarnya.