Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga meminta Pemerintah Kabupaten Nduga memfokuskan pelaksanaan program pembangunan pada sektor-sektor prioritas yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM), penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan ketahanan pangan.

Ketua DPRK Nduga, Karto Nirigi dalam siaran pers di Jayapura, Sabtu, mengatakan dalam penetapan anggaran APBD 2206 mengalami penurunan sekitar Rp200 miliar.

"Pada Jumat (6/3) kami telah melakukan rapat Paripurna IV Masa Sidang I dengan pembahasan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026," katanya.

Menurut Karto, dalam penetapan APBD 2026 dilakukan lebih lambat dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Papua Pegunungan untuk itu pihaknya berharap agar Pemda Nduga dapat segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan.

"Dengan keterlambatan sidang tersebut maka tidak boleh menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,"ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga berharap Bupati Nduga bersama jajarannya segera melakukan evaluasi dan menyerahkan DPA kepada OPD terkait sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bupati Nduga Yoas Beon mengatakan keterlambatan penetapan APBD 2026 terjadi karena adanya proses pengisian jabatan bupati setelah wafatnya bupati sebelumnya, Dinar Kalnea, yang membutuhkan tahapan administrasi cukup panjang.

"Kami tetap optimistis dan akan bekerja keras agar APBD ini tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Yoas, untuk itu pihaknya meminta agar kerja sama antara DPRK Nduga dan seluruh organisasi perangkat daerah menjadi faktor penting hingga APBD 2026 akhirnya dapat disahkan.

"Kami, pemerintah daerah akan berupaya merealisasikan anggaran secara maksimal agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nduga," ujarnya.