Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengoptimalkan percepatan inklusi keuangan hingga wilayah terpencil melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026.
Penjabat Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule di Nabire, Kamis mengatakan TPAKD memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata bagi masyarakat di Papua Tengah.
“Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya bersama memperkuat akses keuangan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Menurut Sumule, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di Papua Tengah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat adat padahal, lanjutnya, akses keuangan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
"Karena itu, keberadaan TPAKD diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan," ujarnya.
Dia menjelaskan Pemprov Papua Tengah telah menetapkan belanja pada APBD tahun 2026 sebesar Rp2,9 triliun sehingga harus digunakan untuk program-program yang berpihak kepada masyarakat di mana arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua,” katanya lagi.
Dia menambahkan empat hal penting dalam penguatan inklusi keuangan di Papua Tengah, yakni memperluas jangkauan layanan keuangan hingga daerah terisolir, memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan perbankan dan OJK, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memastikan program TPAKD berbasis kebutuhan riil masyarakat.
"Masyarakat tidak hanya perlu memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan mengelola keuangan secara bijak," ujarnya lagi.
Sekda Sumule berharap rapat pleno tersebut menghasilkan rumusan program kerja TPAKD 2026, langkah konkret percepatan inklusi keuangan, serta komitmen bersama mendukung pembangunan ekonomi di Papua Tengah.