Papua Dukung pembatalan kurikulum 2013

Selasa, 16 Desember 2014 15:45 WIB

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda. (Foto: Antara Papua/Anwar)

"Dari berbagai kondisi itu, ketika Mendikbud membatalkan atau menunda pemberlakukan kurikulum 2013, maka kami di Papua sangat mendukung, mengingat sebagian besar atau lebih dari 60 persen sekolah belum menerapkan kurikulum baru itu," ujar Elias.

Pencanangan implementasi kurikulum pendidikan 2013 di Provinsi Papua, dilaksanakan di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, di Jayapura, pada 15 Juli 2014, yang diawali dengan penyebaran informasi tentang kurikulum baru itu, kepada semua pihak terkait.

Saat pencanangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, menyadari sepenuhnya bahwa implementasi kurikulum 2013 itu akan menemui banyak kendala, mengingat kondisi geografis, topografi dan demokgrafi Papua yang tergolong unik, dan jauh dari pusat ibukota provinsi.

Di Papua, terdapat 13 kabupaten di kawasan pegunungan, dan delapan daerah tersulit dari jangkauan.

Dibutuhkan kerja sama yang bersinergi terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program implementasi kurikulum pendidikan tersebut, termasuk dukungan dana dan sumber daya manusia seperti pendidik dan pengelola sekolah.

Menurut Elias, minimal tiga komponen yang perlu saling bersinergi dalam rangka penyebarluasan informasi kurikulum 2013 di Papua, yakni Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota.

Sinergitas itu, dipandang penting agar diperoleh data yang valid mengenai jumlah guru yang telah dan akan diikutkan pada pelatian kurikulum 2013.

Pihak terkait di Papua kemudian menerapkan kurikulum 2013 itu pada 2014, namun lebih fokus pada 69 unit sekolah sasaran yang dijadikan proyek percontohan.

Sebanyak 69 sekolah tersebut terdiri dari 36 SD, 19 SMP, 11 SMA, dan 4 SMK. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan total 4.606 SD/MI. 1.090 SMP/MTs baik negeri maupun swasta, dan 570 SMA/SMK negeri dan swasta.

Namun, secara keseluruhan baru sebagian kecil yang dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 itu, karena beragam kendala, termasuk keterbatasan buku panduan, dan pemahaman pihak-pihak terkait yang belum baik akibat sosialisasi relatif terbatas.

"Sosialisasi sempat jalan dan dilaksanakan di lima region, tapi itu belum cukup karena semestinya sosialisasi dan penyiapan infrastruktur baik SDM maupun sarana prasarana sedikitnya dalam tiga tahun anggaran," ujar Elias, sembari tersenyum dan menyatakan mendukung kebijakan Mendikbud Anis Baswedan untuk membatalkan implementasi kurikulum 2013.

Kelima region itu yakni region Jayapura meliputi Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Kota Jayapura, region Merauke meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi, region Nabire meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, region Biak meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori, serta region Wamena meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Yalimo, dan Tolikara.

Sedangkan pelatihan guru terus digelar secara bertahap 2013 baik LPMP Jayapura maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua dan kabupaten/kota se-Papua. Bahkan beberapa diantaranya dengan cara mandiri melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 di Pulau Jawa.

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo misalnya, menggunakan fasilitas dana Otsus melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 bagi kepala sekolah di LPMP Jogyakarta.

Demikian pula, Kabupaten Sarmi, Mamberamo Tengah serta beberapa kabupaten lainnya secara mandiri mengundang narasumber nasional dan instruktur nasional yang ada di Jayapura untuk melatih guru-guru di sana.

Versi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, jumlah guru yang ada mulai dari SD sampai dengan SMA/SMK sebanyak 26.923 orang, yang tersebar di 28 kabupaten dan satu kota.

Dari jumlah tersebut seharusnya jumlah guru yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum sebanyak 16,094 orang. Namun dalam kenyataannya yang terlatih secara formal maupun mandiri baru sekitar lima ribu sampai enam ribu orang guru atau sekitar 37 persen.

"Dari berbagai kondisi itu, ketika Mendikbud membatalkan atau menunda pemberlakukan kurikulum 2013, maka kami di Papua sangat mendukung, mengingat sebagian besar atau lebih dari 60 persen sekolah belum menerapkan kurikulum baru itu," ujar Elias.

Hanya saja, Elias menyatakan bahwa pembatalan implementasi kurikulum 2013 itu tidak hanya berbentuk pernyataan Mendikbud, tetapi juga harus ada regulasi seperti peraturan Mendikbud, agar dijadikan acuan di semua sekolah di Tanah Air, termasuk di Provinsi Papua.

Menurut dia, surat keputusan Mendikbud saja tidak cukup mengingat penerapan kurikulum 2013 telah berimbas pada pengalokasian dana pendidikan dalam APBD yang cukup besar, guna menyukseskan implementasi kurikulum pendidikan itu.

Apalagi, hanya sebatas surat edaran Mendikbud yang ditujukan kepada semua sekolah di Indonesia.

"Harus ada Permendikbud atau aturan yang lebih kuat, karena sudah banyak dana yang digulirkan untuk pembelian modul, buku, dan pelatihan serta kegiatan terkait lainnya. Kami juga tidak mau disalahkan terkait kucuran anggaran akibat pembatalan implementasi kurikulum baru itu," ujarnya.

Seperti diketahui, untuk mendukung kelancaran implementasi kurikulum 2013 ini dan upaya menerebos berbagai kendala maupun permasalahan di Papua, Gubernur Papua Lukas Enembe, menginstruksikan para bupati/wali kota dan tim anggaran provinsi termasuk SKPD terkait agar memastikan ketersediaan anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi implementasi kurikulum 2013 sebesar 30 persen dari 80 persen dana Otsus pendidikan di kabupaten/kota. (*)