Nusa Dua (Antaranews Papua) - Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyampaikan duka cita dan keprihatian atas penembakan warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Payne saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum ke-11 di Nusa Dua, Bali, Kamis.
"Saya turut berbelasungkawa kepada keluarga para pekerja yang tewas di Papua," kata Payne.
Payne berharap peristiwa tragis tersebut dapat diselidiki secara serius dan menyeluruh.
Sedangkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengecam penembakan oleh KKB di Kabupaten Nduga yang menewaskan puluhan warga sipil dan satu personel TNI.
"Kita sangat mengecam dengan keras karena tindakan tersebut tidak dapat diterima, apalagi menyasar warga sipil yang tidak bersalah," kata Menlu di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Nusa Dua.
Dalam acara tersebut, Menlu Retno menerima ungkapan belasungkawa dari sejumlah negara diantaranya Australia dan Papua Nugini.
Negara-negara sahabat itu mengharapkan investigasi atas peristiwa berdarah di Nduga dilakukan secara seksama untuk segera membawa para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai hukum yang berlaku.
Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato dalam pertemuan dengan Menlu Retno menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga dan kerabat korban penembakan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada 2 Desember lalu.
"Papua Nugini berdiri dalam solidaritas dengan pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mengadili para pelaku kejahatan," kata Rimbink.
Papua Nugini, menurut Rimbink, memiliki dukungan yang konsisten untuk Indonesia dalam menyelesaikan setiap masalah di Papua dan Papua Barat, yang berbatasan langsung dengan negara tersebut.
Solidaritas itu menjadi dasar kuat kedua negara untuk memelihara persahabatan dan kemitraan, serta peningkatan kerja sama salah satunya di bidang ekonomi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan masalah kesejahteraan menjadi pemicu tindak kekerasan di Papua.
"Akar masalah utama dari aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok-kelompok ini terutama karena memang masalah pembangunan, masalah kesejahteraan," kata Tito usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12).
Menurut Tito, pembangunan infrastruktur yang agak terlambat karena geografis yang sulit diduga memicu kelompok-kelompok yang tidak sabar untuk menampilkan eksistensi mereka.
Kendati demikian, pemerintah saat ini terus melakukan pembukaan akses jalan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer.
