Timika (ANTARA) - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mendukung keputusan pemerintah dan manajemen PT Freeport Indonesia membangun pabrik smelter untuk pemurnian dan pengolahan tambang mineral di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
Peletakan batu pertama pembangunan proyek smelter di KEK Gresik, Jawa Timur dilakukan Presiden Joko Widodo pada Selasa (12/10).
"Dari awal kami menolak rencana pembangunan pabrik smelter itu di Mimika karena mau dibangun di mana," kata Ketua Lemasko Georgorius Okoare di Timika, Minggu.
Gery, sapaan akrab Georgorius Okoare itu, mengatakan warga Suku Kamoro yang mendiami kawasan pesisir Mimika merasakan dampak operasi pertambangn PT Freeport Indonesia selama 53 tahun.
Ia mengatakan limbah tailing Freeport dialirkan melalui sungai lalu diendapkan di wilayah dataran rendah Mimika sehingga membuat kawasan hutan yang luasnya mencapai ribuan hektare saat ini menjadi padang pasir tailing.
Material tailing yang terus dialirkan dari pabrik pengolahan biji di Mile 74 Tembagapura ke wilayah dataran rendah Mimika tersebut, saat ini semakin luas mencapai puluhan kilometer hingga wilayah perairan, menyebabkan pendangkalan sungai-sungai di wilayah pesisir timur Mimika, bahkan hingga lepas pantai laut Arafura.
Atas dasar itulah, kata Gery, Lemasko bersama warga Suku Kamoro di Mimika tidak menghendaki pabrik smelter dibangun di Mimika.
"Kami tidak mau limbah smelter itu mengganggu kehidupan masyarakat saya Suku Kamoro yang hidup di wilayah pesisir Mimika. Makanya silakan dibangun di tempat lain, apalagi di sana sudah lengkap dengan pabrik ikutannya seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan pabrik kimia yang lain," tutur Gery.
Ia tidak sependapat dengan pandangan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa pabrik smelter menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Siapa bilang pabrik smelter itu menyerap tenaga kerja sampai ribuan orang. Kalaupun ada anak-anak Papua yang mau bekerja di pabrik smelter, silakan lamar ke sana. Demikian pun sebaliknya kalau ada orang dari luar mau datang kerja di Mimika, silakan saja. Semua punya kesempatan yang sama, asal punya keahlian," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan keberatan dengan rencana PT Freeport Indonesia membangun pabrik smelter di luar Papua.
Presiden Jokowi mengakui kapasitas pabrik smelter yang dibangun Freeport di Gresik besar.
"Saya mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun dengan desain 'single line' ini, terbesar di dunia, karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480.000 ton logam tembaga. Ini besar sekali," ujar Presiden Jokowi.
Selain bisa memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, pembangunan smelter yang diperkirakan menelan dana tiga miliar dolar AS atau setara sekitar Rp42 triliun itu juga memiliki kapasitas pabrik pemurnian lumpur anoda untuk menjadi emas mencapai 6.000 ton per tahun.
Jokowi menyebutkan pembangunan smelter di dalam negeri ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah terkait dengan industri tembaga setelah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.
"Ini akan memberikan nilai tambah bagi negara, artinya akan memberikan pemasukan yang lebih tinggi kepada negara, kemudian menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan," ujarnya.
Berdasarkan data PTFI, pembangunan smelter di Gresik akan melibatkan 40 ribuan tenaga kerja. Nantinya, PTFI juga memerlukan sekitar 750 sampai 1.000 orang untuk mengoperasikan smelter pengolah tembaga di Gresik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan fasilitas smelter tembaga di Gresik kelak menjadi yang terbesar di dunia.
Smelter Freeport di Gresik memiliki 1,7 juta ton konsentrat dengan angka produksi sekitar 600 ribu ton tembaga (copper).
