Sorong (ANTARA) - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke daerah kota Sorong, Provinsi Papua Barat guna melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Selasa.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen mengatakan bahwa kunjungan kerja terbaru sebagai bentuk pengawasan apakah Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah berjalan sebagaimana mestinya di Sorong, Provinsi Papua Barat.
Dia mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja ini selain bertemu dan bertatap muka dengan Wali Kota Sorong serta organisasi perangkat daerah, tim juga melihat kondisi pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Menurut dia, PT Pelindo wilayah Sorong sudah bagus. Bahkan peralatan yang dimiliki sudah sangat bagus sehingga kapal tidak perlu antre untuk melakukan bongkar muat.
"Bongkar muat barang di Pelabuhan Sorong satu hari sudah selesai tidak berlama-lama karena peralatannya sudah cukup memadai," ujarnya.
Dikatakan bahwa peralatan dan fasilitas yang dimiliki PT Pelindo wilayah Sorong sudah sangat mampu melayani arus bongkar muat barang selama lima tahun ke depan.
Karena itu, kata dia, hal-hal yang masih kurang dan perlu dibenahi telah kami catat sehingga saat rapat dengan Kementerian Perhubungan nantinya dapat disampaikan untuk perbaikan agar supaya implementasi dari Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Kita lakukan inventarisir semua permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Pelayanan maupun Cipta Kerja. Jika memungkinkan direvisi kita lakukan revisi seperti undang-undang kelautan yang saat ini sedang direvisi terbatas karena tumpang tindih kewenangan menyulitkan para pengusaha," tambah dia
Berita Terkait
Kanwil DJP Papua: Hingga April pelapor SPT 2023 capai 279.000 WP
Selasa, 7 Mei 2024 16:24
Masyarakat adat: 1 Mei 1963 awal mula pembangunan Tanah Papua
Kamis, 2 Mei 2024 10:45
Keluarga Marthen Indey: Upacara 1 Mei penghargaan untuk pahlawan Papua
Rabu, 1 Mei 2024 10:31
Raker LLDIKTI XIV sebut 13.760 mahasiswa Papua terima beasiswa pendidikan
Senin, 22 April 2024 18:23
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51