Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayapura Papua menyebutkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk penyaluran bantuan pangan di daerahnya naik 100 persen , yakni pada 2023 KPM pemerintah terdata sebanyak 4.000-an, kemudian terjadi kenaikan pada 2024 menjadi 14.671.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura Suliyono di Sentani Senin mengatakan, bertambahnya jumlah KPM tersebut setelah dilakukan pendataan ulang oleh tim teknis.
“Penyebab kenaikan penerima manfaat karena migrasi masyarakat dari luar Kabupaten Jayapura yang terjadi sepanjang tahun, sehingga ketika dilakukan pendataan maka angkanya naik,” katanya.
Menurut Suliyono, sebanyak 14.671 KPM data baku itu yang digunakan oleh setiap kementerian/lembaga di Indonesia untuk memberikan bantuan pangan keluarga harapan di Kabupaten Jayapura.
“Bantuan pangan pemerintah tetap mengacu terhadap data ini, termasuk Bantuan Langsung Tunai -BLT- yang disalurkan melalui Kantor Pos,” ujarnya.
Dia menjelaskan, bantuan pangan pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat di Kabupaten Jayapura kurang lebih 146.710 Kg atau 146,7 ton beras.
“Masyarakat penerima bantuan pangan pemerintah berupa beras yang didistribusikan setiap tiga bulan sekali 146,7 ton,” katanya.
Dia mengharapkan bantuan pangan pemerintah maupun bantuan lainnya dapat membantu kecukupan kebutuhan pokok bagi masyarakat di 19 distrik Kabupaten Jayapura.
Berita Terkait
Polres Jayapura imbau warga di kampung hindari penyalahgunaan narkoba
Jumat, 20 September 2024 18:44
Pj Bupati Jayapura minta OPD serius tangani stunting di 19 distrik
Jumat, 20 September 2024 18:42
Pemkab Jayapura mendapat bantuan Rp5,6 miliar hapus kemiskinan ekstrem
Jumat, 20 September 2024 10:12
Penjabat Bupati Jayapura minta 4.000 ASN dukung Pilkada damai
Kamis, 19 September 2024 20:13
Pemkab Jayapura harap Kemenhub fungsikan pelabuhan peti kemas Depapre
Kamis, 19 September 2024 15:03
Pemkab Jayapura sebut APBD 2024 perubahan meningkat Rp10,6 miliar
Kamis, 19 September 2024 15:00
BNNK-Pemerintah kampung bersinergi mencegah penyalahgunaan narkoba
Rabu, 18 September 2024 19:25
DPRD Jayapura sebut rapat evaluasi Raperda APBD Perubahan upaya transparansi
Rabu, 18 September 2024 17:32