Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayapura Papua menyebutkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk penyaluran bantuan pangan di daerahnya naik 100 persen , yakni pada 2023 KPM pemerintah terdata sebanyak 4.000-an, kemudian terjadi kenaikan pada 2024 menjadi 14.671.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura Suliyono di Sentani Senin mengatakan, bertambahnya jumlah KPM tersebut setelah dilakukan pendataan ulang oleh tim teknis.
“Penyebab kenaikan penerima manfaat karena migrasi masyarakat dari luar Kabupaten Jayapura yang terjadi sepanjang tahun, sehingga ketika dilakukan pendataan maka angkanya naik,” katanya.
Menurut Suliyono, sebanyak 14.671 KPM data baku itu yang digunakan oleh setiap kementerian/lembaga di Indonesia untuk memberikan bantuan pangan keluarga harapan di Kabupaten Jayapura.
“Bantuan pangan pemerintah tetap mengacu terhadap data ini, termasuk Bantuan Langsung Tunai -BLT- yang disalurkan melalui Kantor Pos,” ujarnya.
Dia menjelaskan, bantuan pangan pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat di Kabupaten Jayapura kurang lebih 146.710 Kg atau 146,7 ton beras.
“Masyarakat penerima bantuan pangan pemerintah berupa beras yang didistribusikan setiap tiga bulan sekali 146,7 ton,” katanya.
Dia mengharapkan bantuan pangan pemerintah maupun bantuan lainnya dapat membantu kecukupan kebutuhan pokok bagi masyarakat di 19 distrik Kabupaten Jayapura.
Berita Terkait
Balai Bahasa Papua perkuat bahasa ibu di festival budaya
Rabu, 20 November 2024 18:31
Wamendagri Ribka Haluk canangkan makan bergizi siswa SD Dobonsolo Sentani
Rabu, 20 November 2024 13:15
BPBD Jayapura ingatkan warga tingkatkan kewaspadaan di saat cuaca ekstrem
Selasa, 19 November 2024 19:43
Sanggar Reymay-Universitas Ottow Geissler kolaborasi menjaga seni noken
Selasa, 19 November 2024 13:45
Pemkab Jayapura dorong Kampung Yadauw Kaureh lokasi transmigrasi lokal
Senin, 18 November 2024 11:20
SD Dobonsolo Sentani contoh program Makanan Bergizi Gratis Papua
Senin, 18 November 2024 11:19
Tokoh adat harap kondisi di Papua tetap damai hingga pemungutan suara
Minggu, 17 November 2024 12:06
Sertifikat tanah adat tunjukkan negara hadir di Papua
Minggu, 17 November 2024 9:37